Penentuan Gaji/Upah Buruh Tahun 2021 Daerah Istimewa Yogyakarta

"Kemungkinan besok baru bisa muncul hasilnya," pungkasnya.

Kata Pengamat

Pengamat Sosial Universitas Gajah Mada (UGM) Hempri Suyatna mengutarakan pendapat terkait kebijakan penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Menurutnya, dengan memperhatikan keadilan dan perlindungan terhadap buruh, dirinya berpendapat jika kenaikan upah di 2021 sudah menjadi keharusan.

Karena kondisi ekonomi dan sosial di DIY saat ini, kalangan buruh juga sama-sama terdampak seperti halnya pengusaha dan kelompok lainnya.

"Upah harus naik dengan memperhatikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap buruh," katanya saat dihubungi Tribunjogja.com, Kamis (15/10/2020).

Menurutnya, pandemi membawa dampak yang luar biasa kepada lapisan masyarakat.

Apalagi, lanjut Hempri, para buruh saat ini memiliki beban yang cukup berat. Antara lain pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan tuntutan kuota internet untuk menunjang belajar bagi anaknya.

"Pandemi kan juga membawa dampak beban bagi buruh, misalnya dana komunikasi yang meningkat karena pembelajaran jarak jauh," urainya.

Dari dasar tersebut, Hempri berharap kesejahteraan buruh harus menjadi salah satu prioritas utama perusahaan.

Ia juga mendesak agar pemerintah mampu menjadi penengah yang baik antara perusahaan dengan pekerja.

"Sehingga jangan sampai kesejahteraan para buruh terabaikan," pungkasnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY menyatakan harapannya agar upah pekerja dapat ditentukan melalui kesepakatan antara pengusaha dan karyawannya.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY, Hermelin Yusuf saat dihubungi Kamis (15/10) mengatakan bahwa dari pantauannya Dewan Pengupah DIY belum melakukan sidang untuk menentukan UMP/UMK tahun 2021. Hal itu masih menunggu keputusan dari Kemnaker.

Namun demikian, ia mengungkapkan jika melihat kondisi meningkatnya penyebaran Covid-19 di DiY, maka perlu diambil langkah-langkah agar kelangsungan usaha masih bisa dipertahankan dan kesejahteraan pekerja masih bisa diberikan.