Breaking News:

Yogyakarta

Wakil Ketua DPRD DIY Tegaskan Dua Hal kepada Pemerintah untuk Skema Isolasi Pasien Covid-19

Selain menjamin fasilitas kesehatan di rumah sakit rujukan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak supaya pem

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Ari Nugroho
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Selain menjamin fasilitas kesehatan di rumah sakit rujukan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak supaya pemerintah DIY merencanakan langkah persiapan untuk tempat isolasi bagi pasien Asimtomatik atau tanpa gejala Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana, Selasa (22/9/2020).

Anggota Fraksi PKS itu mengatakan ada dua hal yang perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus tanpa gejala Covid-19.

Pertama ia mendesak agar pemerintah DIY segera mengaktifkan kembali gedung-gedung milik pemerintah untuk tempat isolasi pasien tanpa gejala Covid-19.

Shelter Tegalrejo akan Diisi 19 OTG, 11 diantaranya Ibu Hamil

Yang kedua, dirinya menegaskan agar komponen pendamping pasien tanpa gejala Covid-19 tersebut haruslah dipersiapkan.

"Pertama saya ingin sampaikan. Gedung-gedung pemerintah harus diaktifkan kembali. Karena yang saya tahu asrama haji, dan tempat-tempat lain sudah hampir penuh. Hal kedua, perlu diperhatikan komponen pendamping. Psikolog dan pendamping keagamaan," katanya saat dihubungi Tribunjogja.com.

Pendampingan psikolog menjadi hal yang utama lantaran selama masa isolasi seseorang tentu akan merasa bosan dan memicu tindakan yang negatif.

"Maka dari itu psikolog dan pendamping agama perlu. Bisa dilakukan via daring," tegasnya.

Tiga Pasien OTG Mulai Tempati Shelter Tegalrejo Sore Ini

Ia juga menekankan agar pemerintah DIY lebih mengutamakan bagi warga yang betul-betul tidak memungkinkan jika melakukan isolasi mandiri di rumah.

Misalnya, lanjut dia, kawasan rumah warga yang hendak diisolasi terlalu padat, serta warga tersebut tergolong yang tidak mampu.

"Tidak mampu dalam hal kecukupan gizi dan penunjang perawatan lainnya," imbuh Huda. (TRIBUNJOGJA.COM)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved