Massa FJI Gelar Demo di Kanwil Kemenag DIY

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - DPP Front Jihad Islam (FJI) mendemo Kantor Perwakilan Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) DIY, Jumat (11/9/2020).

Massa menyerukan agar Presiden segera melakukan reshuffle dan mencopot Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi karena dianggap kerap kontroversial dan tidak kompeten menjabat posisi tersebut. 

Massa FJI tiba sekira pukul 13.00 WIB dan langsung membentangkan spanduk bertuliskan 'Copot dan Ganti Menteri Agama' di depan Kanwil Kemenag DIY.

Petugas keamanan sempat menutup gerbang kantor dan massa meminta agar perwakilan FJI diperbolehkan untuk beraudiensi dengan jajaran Kemenag DIY. 

• Polemik Aksi Gejayan Memanggil, Polisi Minta Masyarakat dan Demonstran Satu Persepsi

Dalam orasi yang disampaikan, massa menyebut bahwa DPP FJI mendesak agar Presiden segera mengganti Fachrul karena semenjak dilantik kerap mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dan mengakibatkan suasana yang gaduh di beberapa kelompok masyarakat. 

Ketua Dewan Syuro DPP FJI, Ustad Umar Said mengatakan, dalam hasil audiensi yang disampaikan pihaknya meminta agar Fachrul segera diganti dan hanya menjabat sampai tahun ini saja.

"Mudah-mudahan, Menteri Agama ini bertugas sampai 2020 saja dan sama pak Presiden akhirnya diganti. Ini doa kami seperti yang disampaikan tadi," ujarnya. 

Dia menyampaikan, pihaknya gelisah dengan sejumlah pernyataan yang kerap dilontarkan oleh Fachrul sedari awal menjabat.

Semisal lewat statement baru-baru ini sewaktu Menag Fachrul mengucapkan soal radikalisme yang masuk ke masjid melalui orang-orang yang berpenampilan menarik atau good looking dan hafiz.

• Tolak Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, MPBI Ancam Akan Gelar Demo Besar-besaran

"Nanti kalau diteruskan tambah ratusan kali dia membuat pernyataan kontroversial. Kami ini hanya asap, tidak asap kalau tidak ada apinya. Kami datang ke sini kalau dia tidak seperti itu," imbuhnya. 

Lebih lanjut menurut Ustad Umar, sejak pertama kali menjabat pernyataan Menag Fachrul juga kerap bernada menyudutkan umat Islam.

Belum lagi soal rencana program standardisasi dan sertifikasi bagi ulama, bagi dia hal itu hanya akan mengundang permasalahan. 

"Biar Indonesia ini tidak lagi menjadi masalah dan mendengar omongan yang tidak sampai hati," pungkas dia. (TRIBUNJOGJA.COM)