Pemkot Yogyakarta Siapkan Skema Sekolah Tatap Muka Terbatas

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berencana memulai kembali kegiatan sekolah tatap muka, meski dengan intensitas terbatas.

Hal tersebut dinilai harus dilakukan karena berbagai kendala dialami murid, dalam menjalani kegiatan belajar mengajar secara daring.

Dalam kunjungannya ke SMP Negeri 9 Yogyakarta, Senin (3/8/2020), Wakil Wali Kota Heroe Poerwadi melihat langsung berbagai kendala tersebut.

Satu iantaranya, terkait jaringan internet yang belum menjangkau secara memadahi di setiap titik, hingga keluhan borosnya kuota data.

"Kita harus mempersiapkan diri, paling tidak berapa kali seminggu harus ada tatap muka di sekolah, dengan jumlah siswa yang dibatasi. Tapi, memang ini harus diperhatikan lebih jauh lagi," terangnya.

• Siswa Tak Bisa Ikuti PJJ, Sekolah Terapkan Guru Kunjung

Berdasarkan pengamatannya, dalam sekolah daring, hanya sekitar 70 persen siswa yang mampu mengikutinya secara seksama, sementara sisanya 'dipaksa' tertinggal lantaran beberapa kendala itu.

Alhasil, mereka yang tertinggal harus memakai jalur whatsapp langsung ke gurunya.

"Tadi kita melihat, guru menjelaskan matematika melalui online. Itu kalau pas kuotanya tidak cukup apa bisa lancar? Ini kan persoalan mendasar. Tidak mudah belajar secara online, karena masalah akses informasi," katanya.

Heroe pun memandang, upaya memperbanyak titik, atau jangkauan wifi bukan langkah yang tepat di masa pendemi Covid-19.

Bukan tanpa sebab, seandainya router ditaruh di lokasi tertentu, maka yang terjadi adalah pengumpulan massa yang tentu lebih susah untuk dikendalikan.

"Kalau memperbanyak akses wifi, kan sama saja harus ada pengumpulan orang. Misalnya, harus kumpul di Balai RW, Kelurahan, atau Kecamatan, itu kan hampir tidak ada bedanya (dengan sistem tatap muka)," ucapnya.

• Pemkot Yogya Siapkan Fasilitas AKB Jelang Pembelajaran Tatap Muka

"Saat ini, 44 persen orang tua menghendaki pertemuan di kelas, sementara 56 persennya masih ada ketakutan. Kita coba carikan jalan keluar makanya, mungkin dengan pertemuan terbatas itu," imbuh Wawali.

Heroe pun menegaskan bahwa sistem pembelajaran daring tidak bisa diserap secara maksimal oleh para murid, baik di tingkat dasar, hingga menengah.

Tapi, jika nantinya tetap dipertahankan, ia menyarankan agar nilai siswa yang didapat tahun ini, tak dijadikan sebagai tolok ukur.

"Anak-anak perlu tatap muka, kecuali kita mengubah target pembelajaran. Misal, dengan tidak menjadikan tolok ukur untuk masuk ke jenjang berikutnya. Ini bisa jadi masalah, karena kapasitas kemampuannya tidak sama, tidak maksimal semuanya," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)