Digempur Proyek Strategis Nasional, DPKP DIY Khawatir Program Lumbung Mataram Terganggu

Laporan Reporter Tribun Jogja, Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Digempur pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional, program Lumbung Mataram Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai terkendala.

Saat ini DPKP DIY mentargetkan 104.000 lahan pertanian produktif dapat dipulihkan melalui Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dari 104.000 hektar, DPKP merinci 72.000 hektar diperuntukkan lahan pertanian, sementara 32.000 hektar sisanya untuk lahan cadangan.

Hal itu disampaikan kepala DPKP DIY Arofa Noor Indriani.

Ia merinci kecukupan lahan pertanian produktif di Kabupaten Sleman saat ini mencapai 17.010 hektar.

Wilayah Gunungkidul mencapai 29.000 hektar, Kulonprogo mencapai 11.102 hektar, dan Kabupaten Bantul mencapai 14.000 hektar.

Arofa mengakui, dari lima Kabupaten/Kota yang dilalui pembangunan proyek nasioanal saat ini, ada kabupaten yang justru merelakan lahan pertaniannya untuk dibangun infrastruktur.

"Kalau luasan yang digunakan berapa hektar, itu pemerintah Kabupaten yang tahu. Namun, ada juga yang sudah tertib dan mempertahankan luasan lahan produktif yang ada," katanya, Senin (20/7/2020).

Jika dikaitkan dengan ketahanan pangan ke depan, Arofa mengklaim untuk wilayah DIY masih cukup aman.

Ia merinci dalam satu tahun produksi padi di DIY mampu mencapai 600.000 ton beras.

Sementara kebutuhan perbulannya mencapai 37.000 ton beras. Jika dikalikan selama 12 bulan, maka Pemda DIY sudah surplus beras sebanyak 440.000 ton beras.

Angka tersebut dapat dipertahankan hinggga sepuluh tahun ke depan dengan catatan alih fungsi lahan dapat diperkecil.

"Sampai sejauh ini adanya pembangunan infrastruktur JJLS, Tol, dan Bandara belum begitu terpengaruh dengan program Lumbung Mataram," ujarnya.

Meski begitu, Arofa mengkhawatirkan ketika pembangunan tol tersebut mulai dikerjakan.