Strategi Pemkot Yogyakarta dalam Penanganan Covid-19

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Pemerintah Kota (Pemerintah Kota) Yogyakarta telah melewati hari ulang tahun (HUT) ke-73 pada 7 Juni 2020.

Satu di antara capaian terbesar Pemerintah Kota Yogyakarta ialah berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-11 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Situasi yang ditimbulkan pandemi Covid-19 memberikan tantangan besar kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. 

Sebagai Kota Pariwisata, di mana ekonomi berjalan seiring pertambahan jumlah kunjungan wisata, Kota Yogyakarta mengalami dampak yang signifikan akibat pandemi.

• Harapan Kalangan Legislatif dalam Peringatan HUT Pemkot Yogyakarta ke-73 

Physical distancing sebagai upaya penanggulangan Covid-19 memaksa masyarakat untuk mengurangi atau bahkan menghindari aktivitas di luar rumah termasuk kunjungan wisata.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono mengatakan, penurunan kunjungan wisata ke Kota Yogyakarta berdampak pada penurunan sektor riil.

“Berdampak langsung pada pendapatan masyarakat maupun keuangan daerah Kota Yogyakarta terutama pada industri hotel dan restoran. Akibatnya terjadi penurunan pendapatan bagi pekerja atau bahkan pengurangan jumlah pekerja,” ujar Agus.

“Masyarakat yang bekerja pada sektor pendukung pariwisata juga mengalami penurunan pendapatan, misalnya usaha kecil mikro (UKM) yang memproduksi dan atau menjual souvenir dan oleh-oleh, penjaja makanan, tukang becak, andong, dan pekerja sektor informal pariwisata lainnya,” sambungnya.

• Tiga Hari Beruntun DIY Catatkan Nol Kasus Baru Covid-19, Angka Kesembuhan Meningkat Capai 73 Persen

Selain berdampak kepada masyarakat, lanjut Agus, penurunan kunjungan wisata juga berdampak signifikan pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Yogyakarta.

Hal ini berdampak pula pada pengurangan alokasi anggaran bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

Penurunan sektor riil tersebut juga terlihat dari hasil prediksi ekonomi makro dan indikator kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta pada 2020 dan 2021.

“Tahun 2020 dan 2021 akan menjadi tahun yang sangat sulit bagi perekonomian di dunia, Indonesia, maupun Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terus melakukan perumusan strategi yang dimulai dengan perumusan skenario ekonomi,” ungkap Agus.

Dia menjabarkan, perumusan skenario ekonomi dilakukan dengan memproyeksikan tiga skenario berakhirnya pandemi Covid-19, yaitu skenario optimis di mana pandemi diproyeksikan berakhir pada pertengahan sampai dengan akhir triwulan III tahun 2020. Skenario moderat mengasumsikan pandemi akan berakhir pada akhir 2020 sampai dengan Januari 2021. Terakhir, skenario berat.

• Harapan Masyarakat dalam Peringatan HUT Pemkot Yogyakarta ke-73

Pertumbuhan Ekonomi

Agus menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta yang ditargetkan sebelumnya sebesar 5,2 persen terkoreksi menjadi 3,55 persen pada 2020. Kota Yogyakarta sebagai kota wisata selama ini menggantungkan sekitar 12 persen ekonominya dari kegiatan pariwisata secara langsung.

Sementara, secara tidak langsung pada sektor transportasi, komunikasi dan informasi, serta pengolahan yang kontribusi ekonominya mencapai sekitar 27,5 persen juga terpengaruh dari kegiatan pariwisata.

“Angka proyeksi pertumbuhan ekonomi dilandaskan pada skenario optimis yang diidentifikasi oleh Bappeda Kota Yogyakarta, dengan asumsi pandemi Covid-19 dapat berakhir bulan September 2020,” beber Agus.

Penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020 dan 2021, jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan diprediksi akan mengalami peningkatan pada rentang 9,39 persen-9,99 persen pada 2020 dan akan mengalami perbaikan pada kisaran 7.04 persen-8.22 persen pada 2021.

• Perayaan HUT Pemkot Yogyakarta ke-73 Jadi Momen Bangkitkan Optimisme

Rasio Gini dan Kemiskinan

Rasio Gini adalah parameter ekonomi yang digunakan untuk mengukur perbedaan (ketimpangan) pendapatan di masyarakat.

Angka rasio gini Kota Yogyakarta ditargetkan berada di angka 0,397.

Penurunan pendapatan akan berpengaruh lebih signifikan pada pola pengeluaran 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah dibandingkan 20 persen penduduk dengan pendapatan tertinggi.

Sebagai dampaknya, pada 2020 rasio gini diproyeksikan akan mengalami peningkatan ketimpangan pada kisaran 0.483-0.500 persen atau pada tingkat ketimpangan yang tinggi. 

Angka tersebut pada 2021 diproyeksikan akan mengalami sedikit perbaikan pada kisaran 0.423-0.454 persen atau pada ketimpangan moderat.

Secara umum, pandemi Covid-19 menyebabkan aktivitas ekonomi mengalami penurunan.

“Di masa pandemi ini, preferensi konsumsi masyarakat bergeser, dengan mengutamakan produk-produk yang sifatnya primary atau untuk memenuhi kebutuhan dasar,” tutur Agus.

• Pemkot Yogyakarta Sudah Salurkan 90 Persen Bansos Pusat

Slowing-down aktivitas ekonomi, kata dia, menyebabkan semakin susahnya orang keluar dari kemiskinan. Bahkan lebih buruk lagi, munculnya orang miskin baru karena terdampak.

Pada 2019, kondisi belum pandemi, sekitar 6,84 persen atau 29.450 ribu jiwa penduduk Kota Yogyakarta berada di bawah garis kemiskinan.

Selebihnya, atau sekitar 93,16 persen penduduk, sebagian hidup dengan penghasilan sedikit di atas garis kemiskinan, atau rentan miskin.

“Pada masa pandemi ini, kelompok yang sangat rentan terdampak, jatuh miskin. Akibatnya, tingkat kemiskinan yang secara konstan mengalami penurunan di tahun-tahun sebelumnya, akan mengalami tren kebalikan di tahun 2020 dengan masuknya orang miskin baru,” ungkap Agus.

Jika skenario optimis berlaku, di mana normalisasi aktivitas ekonomi baru mulai terjadi di triwulan ketiga 2020, tingkat kemiskinan diprediksi masih mengalami kenaikan yang signifikan, yakni dari 6,84 persen menjadi 9,34 persen.

Hal ini berarti angka kemiskinan akan naik sebesar 2,5 persen atau terdapat penambahan lebih dari 10.000 orang miskin baru.

• Pemkot Yogya Berikan Keringanan pada Hotel

Perlawanan Kota Yogyakarta Versus Covid-19

Masa tanggap darurat yang sedianya berakhir akhir Mei 2020 sesuai Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 tentang penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta diperpanjang sampai dengan akhir Juni 2020 sesuai Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selama masa tanggap darurat, pemerintah Kota Yogyakarta secara intensif melakukan upaya penanganan Covid-19 di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Penanganan di bidang kesehatan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan operasional penanganan pasien Covid-19.

Di antaranya, obat-obatan dan ruang isolasi, upaya perlindungan tenaga medis melalui alat pelindung diri (APD), vitamin dan extrafooding serta pemeriksaan laboratorium (PCR/swab) dan rapid test.

Sementara, penanganan ekonomi dilaksanakan melalui pendataan dan menjamin stok ketersediaan pangan supaya tidak terjadi panic buying.

Selanjutnya, penanganan sosial dilakukan dengan pemberian bantuan sosial kepada warga Kota  Yogyakarta yang berstatus ODP dan PDP serta bantuan permakanan kepada warga Kota Yogyakarta yang termasuk DTKS.

• Pemkot Yogya Sebut Perpanjangan Masa Darurat Sebagai Masa Pemulihan Menuju Normal

Untuk pasca masa tanggap darurat, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyiapkan strategi pemulihan ekonomi yang terbagi dalam 3 pokok penguatan, yaitu penguatan penerapan protokol kesehatan, penguatan ekonomi riil masyarakat melalui penciptaan demand bagi semua produk baik pariwisata, budaya, maupun UMKM dengan konsep Jogja untuk Jogja, serta penguatan konsep kebaruan (new normal) dalam kegiatan ber-ekonomi masyarakat di masa yang akan datang dengan konsep Jogja untuk Semua.

Implementasi protokol kesehatan akan disusun untuk semua lini kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat Kota Yogyakarta akan lebih siap menyambut kebangkitan ekonomi setelah pandemi Covid-19  berakhir yang ditandai dengan peningkatan kepercayaan wisatawan untuk kembali mengunjungi Kota Yogyakarta.

Konsep Jogja untuk Jogja merupakan implementasi dari program Gandeng Gendong di mana masyarakat Kota Yogyakarta bekerja bersama dan bergotong royong untuk menghadapi masa krisis selama pandemi covid-19.

Beberapa inovasi program yang berasal dari masyarakat maupun Pemerintah Kota Yogyakarta sudah diluncurkan, di antaranya aksi “ngluwihi lan mbagehi”, Gelar Gulung, dan Nglarisi Tanggane.

Sebagai permulaan dari implementasi konsep Jogja untuk Semua, pada masa pandemi ini Pemerintah Kota Yogyakarta telah bekerjasama dengan provider transportasi daring untuk meningkatkan penjualan di pasar-pasar tradisional dan UMKM di Kota Yogyakarta.

Pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan masyarakat sedang mengonsepkan banyak terobosan baru yang bisa menjadi gaya hidup baru bagi warga Kota Yogyakarta. (TRIBUNJOGJA.COM)