Harapan Kalangan Legislatif dalam Peringatan HUT Pemkot Yogyakarta ke-73 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menginjak usia 73 tahun pada 7 Juni 2020.

Kalangan dewan menganggap masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan dan pencapaian yang wajib dipertahankan menyambut usia ke-73 Pemkot Yogyakarta. 

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Dhian Novitasari menyebut, di usia yang telah cukup matang ini Pemkot Yogyakarta diharapkan bisa menata organisasi daerah dan berkoordinasi lebih baik dengan kalangan legislatif. 

Terlebih di masa pandemi Covid-19.

Berbagai macam kebijakan yang dilaksanakan hendaknya direncanakan dengan matang, terstruktur serta terlaksana dengan baik. 

• Perayaan HUT Pemkot Yogyakarta ke-73 Jadi Momen Bangkitkan Optimisme

Seperti halnya penyaluran bantuan sosial kepada warga terdampak Covid-19.

Dhian menyatakan, Pemkot Yogyakarta harus memastikan bahwa data penerima akurat dan mesti tepat sasaran.

Tak hanya itu, berbagai macam kebijakan lainnya yang diambil untuk percepatan penanganan Covid-19 juga mesti benar-benar bermanfaat. 

Di masa rencana new normal ini kami juga meminta Pemkot Yogya untuk fokus dalam pemulihan tingkat ekonomi mikro di masyarakat dan mengembalikan geliat pariwisata yang menjadi PAD terbesar," ujarnya Kamis (5/6/2020). 

Pemkot Yogyakarta dikatakan  harus membuat  roadmap protokol new normal Covid-19 yang jelas dan memberikan informasi yang akurat kepada wisatawan.

• Tiga Hari Beruntun DIY Catatkan Nol Kasus Baru Covid-19, Angka Kesembuhan Meningkat Capai 73 Persen

Di sisi lain dalam penerapannya juga mesti ada evaluasi yang bertahap untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kebijakan itu. 

"Harapan ini jika semua terlibat atau dilibatkan kehidupan perekonomian bisa segera tumbuh, tidak timpang jalan sendiri-sendiri dan Kota Yogyakarta siap kembali dikunjungi untuk pariwisata," katanya. 

Anggota komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Ali Fahmi menyatakan, pada usia yang 73 pada 7 Juni 2020, ia berharap Pemkot Yogya semakin mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih dan mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian laporan keuangan pemerintah daerah (WTP LKPD). 

Selain itu, Pemkot juga diminta untuk mampu membuat kebijakan yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan semakin banyak program pemberdayaan yang melibatkan secara langsung masyarakat dari proses perencanaan sampai dengan implementasinya.

• Pemkot Yogyakarta Sudah Salurkan 90 Persen Bansos Pusat

"Kepala daerah beserta jajaran Pemkot sebagai pelayan masyarakat kedepan semakin cepat, tanggap dalam merespon dan melayani masyarakat. Termasuk di internal Pemkot untuk selalu meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM)," ucapnya.