Kunjungan Lapangan, Komisi A DPRD DIY Terima Aduan Carut Marut Data Bansos
Kunjungan kerja Komisi A DPRD DIY ke Kecamatan Depok Sleman menemukan adanya masalah data Bansos APBD.
lihat foto
Ada juga dari Desa Maguwoharjo ada 37 undangan pengambilan bantuan BST Pemda DIY diberikan kepada warga, tetapi 35 undangan ditolak dan dikembalikan, karena mereka sudah mendapat bantuan lain.
'Ini kemudian memantik persoalan sosial akibat kesalahan pemberi data ke Pemda DIY," kata Yovita.
Muhammad Taufik, Kasi Pelayanan Desa Condong Catur menjelaskan bahwa saat ini persoalan yang terpenting ialah tidak akuratnya data sehingga terjadi tumpang tindih.
Data yang digunakan sebagai data penyaluran ialah data yang berasal dari tahun 2015 dan 2016 sehingga tidak update.
Verifikasi data menjadi persoalan tersendiri dan sebaiknya data harus diterima dari bawah atau lingkungan terkecil , diteruskan secara berjenjang ke level yang lebih atas.
Pemerintah provinsi atau pusat yang mengklarifikasi data-data tersebut, jika hal ini dilakukan maka tidak akan ada persoalan di tingkat masyarakat terkait penyaluran bansos atau yang lainnya.
Suwardi, Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY menyatakan sebaiknya pemerintah lebih melakukan penelitian serta akurasi data.
"Kita harapkan Pemda DIY transparan soal berapa yang sudah tersalur dan menelusuri lagi data agar akurat," kata Suwardi. (rls)
