Breaking News:

Yogyakarta

KPU DIY : Kalau Mau Lanjut Pilkada, Pertengahan Juni Harus Lantik Petugas PPS

Meski di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, desakan dari beberapa pihak untuk tetap menggelar Pilkada serentak tetap muncul.

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Alexander Ermando
Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Rencana kelanjutan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 kembali bergulir.

Meski di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, desakan dari beberapa pihak untuk tetap menggelar Pilkada serentak tetap muncul.

Untuk menyambut rencana itu, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang menyusun draft Peraturan KPU (PKPU) perubahan atas PKPU tahapan dan jadwal pemilihan.

Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan menjelaskan, sebelumnya ada empat tahapan yang tertunda dalam penyelenggaraan Pilkada yang telah disiapkan.

Tahapan Pilkada Bantul Akan Dimulai Kembali 15 Juni 2020, Protokol Kesehatan Ketat Bakal Diterapkan

Pertama, pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Kedua, verifikasi faktual calon perseorangan, ketiga yakni pemutakhiran daftar pemilu serta terakhir rekruitment Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP)

Ia mengatakan, berdasarkan hasil rapat beberapa bulan lalu, Pilkada 2020 akan dilangsungkan bulan Desember.

"Kami sedang berhitung ulang banyak hal terkait anggaran dan kesiapan pemilu di tengah pendemi," katanya saat dihubungi Tribunjogja.com, Kamis (4/6/2020).

Hamdan menyadari jika semula Pilkada akan digelar pada September mendatang.

Lantaran terjadi pandemi seperti sekarang ini, keputusan politik berkata jika Desember dapat dilaksanakan.

Tahapan pemilu itu pun harus dijadwalkan ulang, ia mengatakan jika memang harus dilaksanakan bulan Desember nanti, aktifasi para PPS dan PPK harus disiapkan tanggal 15 Juni.

Angka Kesembuhan Covid-19 di DIY Terus Meningkat, Kini Capai 72 Persen

"Kami pun sudah melakukan konsolidasi, koordinasi dan sosialisasi kepada PPK dan PPS yang sempat non aktif. Karena kalau digelar bulan Desember, artinya tanggal 15 Juni teman-teman PPK dan PPS sudah harus aktif kembali," urainya.

Meski terus melakukan koordinasi dengan PPK dan PPS di tiga Kabupaten yakni Kabupaten Bantul, Sleman dan Kulon Progo, pihaknya belum mendapat instruksi dari KPU pusat terkait kapan pelaksaan aktifasi kembali para PPK dan PPS tersebut.

Harusnya, lanjut dia, pembentukan PPS dan PPK tersebut jatuh di bulan Juni ini, supaya tahapan selanjutnya tidak molor.

Namun, mana kala sudah ditentukan, Hamdan sudah menyiapkan langkah yakni pihaknya akan melantik PPK dan PPS terlebih dahulu supaya tahapan selanjutnya bisa kembali lancar.

"Itu pun masih belum mendapat insrtruksi sari pusat, apakah pelantikan berjalan secara virtual atau tatap muka namun bertahap," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved