Tahapan Pilkada Bantul Akan Dimulai Kembali 15 Juni 2020, Protokol Kesehatan Ketat Bakal Diterapkan

Dialog yang membahas persiapan Pilkada Bantul 2020 itu diikuti oleh Sekda Bantul, Dinas Kesehatan, Bawaslu, partai politik dan organisasi masyarakat

Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Muhammad Fatoni
net
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul melangsungkan dialog virtual dengan tema menakar kesiapan penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Bantul di tengah pandemi Covid-19, Jumat (29/5/2020) sore.

Dialog yang membahas persiapan Pilkada Bantul 2020 itu diikuti oleh Sekda Bantul, Dinas Kesehatan, Bawaslu, partai politik dan organisasi masyarakat.

Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho, menyampaikan setelah sebelumnya sejumlah tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul sempat tertunda, kini tahapan Pilkada akan kembali dimulai pada tanggal 15 Juni 2020.

Namun demikian, mengingat situasi masih dalam tahap pengendalian pandemi covid-19, setiap tahapan yang dilaksanakan akan mengedepankan protokol kesehatan ketat.

Saat ini, pihaknya mengaku sedang melakukan inventarisasi terkait apa saja yang dibutuhkan agar dapat menunjang protokol kesehatan.

Di antaranya seperti alat pelindung diri, hand sanitizer, sarung tangan, alat pengukur suhu dan lainnya.

Lalu menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan.

"Selanjutnya akan kami usulkan ke KPU Pusat melalui KPU DIY," ucap Didik.

Ia mengatakan, karena tahapan Pilkada 2020 dilaksanakan ditengah pandemi maka nantinya dimungkinkan akan ada penyesuaian teknis.

Seperti modifikasi teknis pada pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi suara.

Pada prinsipnya, kata dia, kegiatan tahapan selain mengedepankan protokol kesehatan juga akan dilakukan modifikasi sebagai bagian dari adaptasi pencegahan.

"Tujuannya agar tidak terjadi kerumunan maupun terjadinya peluang penularan covid-19," ucap dia.

Perlu diketahui, sebelumnya sesuai dengan keputusan KPU RI nomor 179 tertanggal 21 Maret 2020, ada empat tahapan Pilkada yang dilakukan penundaan.

Tahapan yang ditunda antara lain, pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa yang seharusnya dilaksanakan tanggal 22 Maret 2020.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved