Tahapan Pilkada Bantul Akan Dimulai Kembali 15 Juni 2020, Protokol Kesehatan Ketat Bakal Diterapkan

Verifikasi untuk dukungan calon perseorangan juga mengalami penundaan.

Namun demikian, di KPU Bantul tahapan untuk dukungan calon perseorangan memang tidak ada.

Karena di Bantul tidak ada calon perseorangan yang dinyatakan lolos.

Tahapan lain yang sempat mengalami penundaan adalah pemutakhiran data pemilih.

Proses ini meliputi penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten lalu diserahkan ke panitia pemungutan suara (PPS) tingkat desa.

Data pemilih tersebut seharusnya dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) pada tanggal 18 April 2020 - 17 Mei 2020 lalu.

Kini, tahapan yang sempat tertunda akan kembali berjalan.

Sekda Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis, menyampaikan pemerintah kabupaten Bantul berkomitmen untuk mendukung KPU Bantul dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bantul, yang rencananya akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

Menurut dia, saat ini pemkab Bantul bahkan sudah memberikan hibah anggaran untuk kedua panitia penyelenggara pemilu tersebut.

Untuk KPU Bantul sebesar Rp21,5 miliar, sedangan untuk Bawaslu Bantul sebesar Rp8,5 miliar.

Selain itu, pemkab Bantul juga memberikan dukungan pengamanan melalui satuan polisi pamong praja (Satpol-PP) dengan mengucurkan anggaran sebesar Rp1,3 miliar.

"Pemkab Bantul siap mendukung, mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan," terangnya.

Pelaksanaan tahapan Pilkada dengan mengedepankan protokol kesehatan memang sangat penting.

Mengingat, saat ini tren harian kasus pasien dalam pengawasan dan pasien positif terinfeksi virus SARS-CoV-2 penyebab covid di Kabupaten Bantul diprediksi masih dalam peningkatan menuju puncak kurva epidemiologi.

Oleh karena itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Agus Budi Rahardjo yang juga ikut dalam dialog virtual tersebut memberikan rekomendasi agar ada penyesuaian dalam setiap tahapan pilkada.