Marwan Jafar: WHO Harus Transparan Pada Negara dan Rakyat Indonesia Terkait Pandemi Covid-19

WHO perlu memberikan penjelasan kepada negara dan rakyat Indonesia secara terbuka, jujur dan penuh tanggung jawab dalam sebuah forum di parlemen.

Istimewa
Marwan Jafar, Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Sejak Pandemi Covid-19 melanda hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia awal Tahun 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (bahasa Inggris: World Health Organization atau WHO) ini mulai jadi objek perbincangan masyarakat Internasional, terutama dalam konteks penanganan nasib kaum buruh migran yang secara organisasi ditangani oleh ILO yang sama - sama di bawah naungan PBB.

Organisasi yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional PBB dan bermarkas di Jenewa, Swiss ini menuai kritik pedas terkait penanganan kaum buruh migran yang terdampak pandemi Covid-19 di zona merah.

Oleh sebab itu, WHO perlu memberikan penjelasan kepada negara dan rakyat Indonesia secara terbuka, jujur dan penuh tanggung jawab dalam sebuah forum di parlemen Indonesia terkait beberapa isu kontroversial dan krusial terkait isu pandemi covid-19 dan dampak yang ditimbulkan, baik sosial, ekonomi dan resistensi keamanan dan turbulansi politik agar keberadaan WHO kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Internasional, khususnya dari negara-negara anggota PBB.

Demikian pernyataan legislator Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Jafar di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Menurut Koordinator Independent Community for Peace andHumanity, Marwan Jafar, beberapa isu kontroversial dan krusial yang harus segera mendapatkan klarifikasi dari WHO adalah, antara lain, sebagai berikut:

1). WHO perlu memberi penjelasan secara detail terkait penanganan nasib kaum buruh migran yang terdampak Covid-19, maupun strategi penyelesaian dan solusi pasca pandemi agar mereka dapat bekerja kembali.

Data ILO, sebagaimana dilansir Media menunjukkan, sepanjang Tahun 2020 sebanyak 3.8 s/d 4 Juta Buruh Migran Bekerja di Luar Negeri. Mereka kebanyakan berprofesi sebagai pekerja rumah tangga.

Tujuan mereka masih ke Negara-negara seperti: Malaysia, Taiwan, Hongkong, Singapura, dan Arab Saudi. Sebanyak 94.064 tenaga kerja Indonesia (TKI) bekerja di Malaysia, Taiwan ada 59.367 TKI, Hongkong sebanyak 36.135 TKI, Singapura mencapai 32.394 TKI, dan Saudi Arabia yakni 27.859 TKI. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan, sebagaimana pernyataan A.Y Bonasahat, Koordinator Proyek Nasional ILO.

Kelompok rentan ini harus mendapat perhatian ekstra dari negara. Karena, data dari
Dana Kependudukan PBB (UNFPA) untuk Indonesia melalui UNFPA Representative, seperti pernyataan Jose Ferrari, Indonesia menempati peringkat ke-2 sebagai negara yang paling banyak terjadi perdagangan manusia.

Sekitar 70 persen korban perdagangan manusia berawal dari pengiriman TKI ilegal ke luar negeri. Data terakhir menunjukkan, sebanyak 90,3 persen dari korban trafficking adalah perempuan. Dari jumlah tersebut, 23,6 persennya adalah anak-anak yang merupakan kelompok rentan terhadap kekerasan.

Halaman
1234
Editor: ribut raharjo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved