15,9 Persen Data Penerima Bansos Tambahan di Sumbermulyo Bantul Belum Tepat Sasaran

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL- Pemerintah Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul menyalurkan bantuan sosial tambahan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (29/5/2020).

Bantuan tambahan itu, disalurkan kepada ratusan warga terdampak Covid-19 yang sebelumnya sudah menerima bantuan PKH (program keluarga harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). 

Masing-masing menerima bantuan tambahan sebesar Rp 400 ribu yang akan disalurkan dalam tiga tahap. 

Lurah Desa Sumbermulyo, Ani Widayani mengatakan, data penerima bantuan dari Pemda DIY di desa Sumbermulyo awalnya ada 811 warga.

Dari data tersebut, kemudian dilakukan verifikasi melalui musyawarah dusun (musdus) di 16 padusunan.

• Dana Padat Karya di Bantul Dialihkan untuk Tangani Covid-19

Hasilnya, ada sebanyak 129 warga data penerima bantuan tereliminasi. 

"Artinya, 15,9 persen data bantuan tambahan dari Provinsi (DIY) ini belum tepat sasaran," ucap Ani, ditemui di sela-sela penyaluran bantuan. 

Data yang tereliminasi karena dianggap tidak tepat sasaran itu, kata Ani, dikarenakan penerima bantuan ada yang sudah mampu.

Kemudian sudah meninggal dunia dan ada juga sebagian yang mengembalikan bantuan. 

Menurut Ani, di Desa Sumbermulyo yang mengembalikan bantuan jumlahnya cukup banyak.

Mereka sudah cukup mampu, sehingga merasa tidak berhak menerima bantuan.

Apalagi, diungkapkan dia, masih banyak masyarakat Sumbermulyo yang sebenarnya lebih berhak menerima bantuan. 

Itu alasan mengapa Ani memilih melakukan verifikasi data.

Data bantuan dari pemerintah provinsi itu tidak digelontorkan begitu saja. 

• UPDATE Corona Bantul : Total 37 Orang Sembuh dari COVID-19, 17 Pasien Masih Dirawat

"Karena masyarakat menanti untuk diverifikasi. Lalu, ada masyarakat dengan kesadaran sendiri, mau mengembalikan (bantuan). Jadi kenapa kita tidak verifikasi," ucap dia. 

Bantuan tambahan dari APBD Provinsi DIY itu rencananya akan disalurkan dalam tiga tahap.

Tahap pertama disalurkan secara langsung. 

Masyarakat datang satu persatu ke Balai desa dengan mengedepankan protokol kesehatan.

Dari pantauan Tribunjogja.com di lokasi, proses penyaluran bantuan dibantu aparat kepolisian, TNI, Satpol-PP dan Linmas.

Mereka mengatur agar tidak terjadi kerumunan.

Ketika masyarakat datang, panitia akan langsung menyarankan cuci tangan terlebih dahulu, kemudian dilakukan screening melalui pengecekan suhu badan dan diwajibkan memakai masker. 

Penyaluran tahap pertama berjalan cukup kondusif.

Ada jarak di antara warga yang sedang mengantre.

"Untuk tahap kedua dan ketiganya, rencana akan disalurkan melalui rekening. Jadi masyarakat sekalian isi form untuk pembukaan rekening," terang Ani. 

• Bupati Bantul Berikan Bantuan Sembako kepada Tukang Becak yang Terdampak Covid-19

Kecemburuan

Ani mengungkapkan, pemberian bantuan dari pemerintah provinsi sebagai tambahan atau istilahnya "top up" bagi penerima program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai itu sebenarnya kurang tepat.

Ia berani menyampaikan seperti itu karena nyatanya, kata dia, masih banyak warga yang terdampak Coronavirus Disease (Covid-19) tetapi sampai sekarang belum menerima bantuan. 

Ia khawatir akan "menimbulkan kecemburuan," terangnya. 

Ani yang juga merupakan ketua DPC APDESI Kabupaten Bantul mengaku sudah berkirim surat ke Gubernur DIY pada tanggal 11 Mei 2020.

Dalam surat tersebut, pihaknya berharap anggaran yang digunakan untuk bantuan tambahan itu semestinya bisa digunakan untuk memberikan bantuan kepada exclusion error atau warga yang semestinya berhak menerima bantuan tetapi belum pernah terdata. 

• BREAKING NEWS : Anggota Polisi Warga Bantul yang Terinfeksi COVID-19 Dinyatakan Sembuh

Semua desa di Kabupaten Bantul menurutnya memiliki data eksklusif error.

Mereka yang kehilangan pencaharian dan belum diberikan bantuan apapun. 

"Jadi bantuan tambahan ini bagi kami belum pas. Mestinya bantuan diberikan kepada ekslusif error. Mereka yang terdampak baru. Kasihan. Mereka belum dapat bantuan," ucap Ani seraya menyampaikan, apabila eksklusif error diharuskan didanai menggunakan Dana Desa, maka sudah tidak ada lagi anggarannya. 

Sebab itu, pihaknya saat ini mengaku memiliki pekerjaan rumah untuk mendata warganya yang masuk dalam eksklusif error.

Karena data tersebut menurutnya sangat dinamis dan jumlahnya terus berubah. 

"Kita akan terus berkoordinasi. Dan akan kita perjuangkan, bagi mereka yang terdampak pandemi tetapi belum dapat bantuan," ucap dia. (TRIBUNJOGJA.COM)