Pemda DIY Belum Bahas Perpanjangan Status Tanggap Darurat Covid-19

Anggarannya pun mencapai Rp 203.259 miliar.

Meski sudah berjalan, Untung menyadari akan ada kesalahan data yang berimbas pada KPM.

Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya mendesak Dinsos Kabupaten/Kota supaya membuat data keluarga yang berhak menerima bansos namun tidak termasuk ke daftar penerima.

"Karena biasanya itu verifikasi dari kalangan buruh. Mereka jumlahnya banyak. Ada yang salah NIM dan sebagainya. Ya ini kami desak kepada Kabupaten/Kota supaya mendata persoalan yang demikian. Untuk saat ini masih belum diketahui berapa jumlah yang tak terverifikasi," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)