Bupati Klaten Meninjau Penyaluran BST di Kantor Pos

Laporan Reporter Tribun Jogja, Victor Mahrizal

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementrian Sosial RI telah mulai disalurkan ke masyarakat Kabupaten Klaten baik melalui rekening maupun Kantor Pos.

Di Kabupaten Klaten sendiri, BST sudah mulai disalurkan lewat Kantor Pos sejak Selasa (12/5/2020). 

Untuk memastikan Bupati Klaten Sri Mulyani secara langsung meninjau penyaluran BST di sejumlah Kantor Pos.

Adapun Kantor Pos tersebut meliputi Kantor Pos Klaten, Wedi, Prambanan, dan Gondang. 

• Pelayanan Rumah Singgah Dinsos Klaten Tetap Berjalan dengan Protokol Kesehatan

Dalam tinjauannya ke Kantor Pos, Bupati Klaten turut memperhatikan pelaksanaan protokol pencegahan Covid-19 dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Langsung mengecek pendistribusian bantuan BST di Kantor Pos Cabang Klaten, saya ngecek apakah sudah sesuai dengan SOP nya, jarak duduknya, terus masyarakat apakah antriannya juga tentunya sabar dan sesuai dengan jarak,” ungkap Bupati Klaten saat melihat langsung penyaluran BST di Kantor Pos Klaten

Dalam tinjauannya ke kantor pos tersebut, Bupati mengungkapkan bahwa secara keseluruhan masyarakat sudah disiplin dan antri dalam duduk.

Pihak Kantor Pos telah menerapkan protokol pencegahan Covid-19 dengan telah menyiapkan tempat duduk yang rapi dan sesuai dengan protokol.

• Dua Lagi Pasien Positif Covid-19 di Klaten Dinyatakan Sembuh

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa di Kabupaten Klaten penerima BST yang melalui Kantor Pos ada sekitar 67 ribu Kepala Keluarga. 

Sementara itu terkait warga tidak mampu yang belum dicover oleh BST, maka juga akan ada mekanisme diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan mengcover sekitar 32 ribu KK.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Klaten juga akan menyediakan bantuan sembako bersumber dari APBD selama tiga kali untuk 33.669 kepala keluarga.

“Untuk tahap pertama sudah dalam proses, kalau nanti ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan baik itu PKH, BPNT, BST, Provinsi, dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) APBD, bisa diusulkan ke JPS yang kedua. Untuk BLT seluruh kades baru mendata warga-warganya siapa yang memenuhi kriteria diberikan BLT dana desa,” imbuh Bupati Klaten. (TRIBUNJOGJA.COM)