280 Ribu KK di DIY Bakal Terima Bansos Dua Pekan Lagi

Namun, sejauh ini penanganan masih bersifat parsial.

Artinya bukan hanya pemda saja yang aktif, namun masyarakat sendiri di dorong untuk memupuk kesadaran.

• Data Bansos DIY Belum Finalisasi

Sementara jika dibiarkan, akan muncul klaster baru seperti kasus reaktif 57 pegawai supermarket Sleman di Bantul.

"Terkait PSBB masih belum ada pembahasan. Dari kabupaten/kota pun belum ada yang mengajukan," katanya.

Pemda DIY justru terkesan menyalahkan Pemerintah Kabupaten/Kota yang kurang tegas dalam menjalankan Surat Edaran mengenai pengaturan jam buka Swalayan.

Ia menegaskan, untuk saat ini Pemda DIY sudah harusnya bertindak tegas dalam penanganan.

"Ya ini yang perlu ditegaskan, sesuai surat edaran gubernur terkait pengaturan jam buka supermarket atau swalayan harus kembali ditekankan. Itu tugas pemerintah Kota/Kabupaten," urainya.

Ia menyampaikan, Pemda mengimbau supaya pemerintah Kota/Kabupaten harus tegas, memberikan instruksi terkait pengetatan perilaku di supermarket atau swalayan.

• Pemda DIY Akan Beri Bansos pada 453 Mahasiswa dari Luar DIY

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bukan sebuah pendekatan otoriter namun pendekatan lebih kepada perilaku pencegahan.

"Buat regulasi dan sediakan alat-alat penunjang pencegahan. Ini bukan pendekatan otoriter tapi lebih kepada perilaku," sambung Biwara.

Saat ini beberapa klaster penyebaran lokal sudah bermunculan di DIY, mulai dari Jemaah Tabligh Sleman dan Gunungkidul, supermarket di Sleman dan jemaah gereja GPIB sudah muncul.

Untuk langkah antisipasi jika ada lonjakan kasus lebih tinggi, Pemda DIY belum menentukan payung hukum yang sesuai.

"Langkah kebijakan berupa penindakan tegas bisa kami lakukan. Tapi kan harus dilakukan dengan penegakan juga. Ya ini yang sedang kami lakukan. Patroli di kerumunan dan penjagaan di perbatasan," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)