87 Persen Pemdes Menolak Warga Pemudik, Bagaimana dengan DIY?

Laporan Reporter Tribun Jogja, Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beserta jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) di Pemerintah Daerah bisa sedikit bernafas lega.

Hal itu lantaran adanya imbauan untuk tidak mudik lebaran 2020 kali ini.

Upaya itu pun turut direspons Pakar Transportasi, Djoko Setijowarno.

Menurutnya, persiapan mudik lebaran kali ini agak sedikit berbeda dengan mudik lebaran sebelumnya.

Alasan adanya imbauan Pemerintah untuk tidak mudik karena adanya pandemi Covid-19, menjadi dasar yang menurutnya sesuai adanya pengurangan beban kementerian perhubungan maupun kantor kedinasan dibeberapa daerah.

• Puncak Gelombang Pemudik Masuk Yogyakarta Diprediksi Terjadi Akhir Tahun 2020

"Karena sampai saat ini baru sekitar tujuh persen masyarakat yang sudah mudik. Semenjak adanya covid-19 mulai menyebar," katanya saat dihubungi Tribunjogja.com, Senin (20/4/2020).

Ia mengatakan, angka tersebut berdasarkan data survei tim penelitian dan pengembangan (Litbang) Kemenhub.

Dari total 42.890 responden, 32,7 persen berasal dari DKI Jakarta, 12,3 persen dari Jawa Timur, 12 persen dari Jawa Tengah dan DIY, 9,7 persen dari Jawa Barat dan sisanya 33,3 persen dari berbagai Provinsi.

Dari jumlah tersebut, 56 persen bersedia untuk tidak mudik, 37 persen belum memutuskan mudik dan yang sudah mudik sebanuak tujuh persen.

"Itu data terbaru yang saya terima dari kemenhub," imbuhnya.

• Warga Pendatang dan Pemudik di Kota Yogyakarta Bisa Lapor Diri Secara Online, Begini Caranya

Lalu, untuk mengantisipasi respon masyarakat bagaimana?

Djoko menjelaskan, adanya imbauan untuk tidak mudik tersebut memang menjadi salah satu cara untuk menekan penyebaran covid-19.

Namun, beberapa daerah perlu melakukan upaya pengamanan, salah satunya memastikan pemudik yang masuk ke daerah awal.

Karena ia mengkhawatirkan 37 persen dari responden nekat untuk tetap mudik.