Akademisi UGM Dorong Pemerintah Membuat Kebijakan Tepat Sasaran dan Tepat Waktu

“Termasuk sinkronisasi antara Jakarta, provinsi, kabupaten, kota. Harus ada quick learning (pembelajaran cepat). Karena ini belum pernah terjadi sebelumnya,” tuturnya.

Kedua, kata dia, hambatan akses informasi pada kelompok masyarakat rentan dan adanya gap kognisi.

“Orang yang sudah paham belum tentu mau melakukan,” lanjutnya.

Selain itu, menurut Hendrie, selama ini ada gap waktu pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

“Masyarakat sudah tahu akan ada bantuan, tetapi hingga saat ini itu belum sampai ke mereka. Saya rasa ini perlu segera,” tegasnya.

• UPDATE 16 April 2020 : Setengah Juta Orang di Dunia Sembuh dari Virus Corona

Tantangan lain yang agak fundamental terutama terhadap KMR, menurut Hendrie di antaranya, pengembangan sistem jaminan sosial nasional yang akomodatif terhadap pandemi dan pengembangan kelembagaan inklusif untuk penanganan pandemi oleh swasta dan masyarakat.

“Arahan pemerintah untuk memanfaatkan potensi karakter masyarakat Indonesia perlu dilaksanakan. Dengan adanya penanggulangan pandemi berbasis masyarakat, penting untuk memastikan bahwa niat baik itu nyambung dengan kompetensi dan komitmen,” ungkapnya.

Satu di antara kelompok rentan adalah para pedagang yang mendapat penghasilan secara harian.

Pedagang sandang lantai 2 dan 3 Pasar Beringharjo misalnya, membuka kembali kios-kios mereka per Rabu (15/4/2020), setelah sebelumnya meliburkan diri selama 14 hari.

Kepala UPT Pusat Bisnis Pasar Beringharjo, Sri Riswanti mengatakan sejak Covid-19 mewabah di DIY secara operasional Pasar Beringharjo praktis sepi pengunjung.

Bahkan, pedagang sering menjumpai tidak ada pengunjung sama sekali dalam sehari.

"Sebagai bagian pemerintah kami mengajukan program kepedulian berupa pemotongan biaya sewa tempat para pedagang hingga 75 persen. Sudah kami ajukan ke walikota sejak awal April, sekarang masih menunggu produk hukumnya," ungkap Sri.

• UPDATE 16 April 2020 : Jumlah Kasus Virus Corona di Jabar, Jateng, Jatim dan DI Yogyakarta

Selain itu, kata Sri, dari Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah meminta melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY untuk mendata pedagang-pedagang yang terdampak secara ekonomi oleh Covid-19.

“Kami sudah data dan kasih ke Disperindag. Ada sekian ribu pedagang terdampak. Hanya saja kami belum tahu bentuknya (bantuan) nanti seperti apa,” ujarnya.

Sementara itu, Remon, Ketua Paguyuban Beringharjo Center Lantai 2 dan 3 menuturkan pihaknya sempat menutup toko karena mengikuti program pemerintah DIY yang berlaku mulai 1 April 2020.