DPRD Tak Ingin Kebobolan Pemudik Masuk DIY Tanpa Test Covid-19

Laporan Reporter Tribun Jogja, Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY meminta, Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 DIY supaya tidak ada kendaraan luar kota yang lolos masuk DIY sebelum dilakukan pemeriksaan.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPRD DIY, Anton Prabu Semendawai. Ia mengaskan, pengamanan di perbatasan masuk DIY harus benar-benar diperketat.

Dia meminta supaya masing-masing Dinas terkait di setiap Kota/Kabupaten mencermati betul arahan yang diberlakukan dari Pemda DIY.

"Intinya semua stakeholder harus benar-benar siaga untuk pengamanan di perbatasan masuk DIY," katanya saat dihubungi, Senin (13/4/2020) kemarin.

Ia berharap, kelengkapan alat kesehatan serta logistik diperhatikan.

Selain pemeriksaan tubuh, pengendara dari luar kota juga wajib diberikan pemahaman tentang bahaya virus Corona.

• Dampak PSBB DKI Jakarta, Jumlah Pemudik yang Masuk DIY Menurun

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, jika memungkinkan, tim Gugus Tugas harus menyediakan rapid test bagi setiap pemudik yang masuk.

Hal itu menurutnya perlu, karena mempercepat proses identifikasi.

Sebalum diputuskan perlunya karantina mandiri atau tidak.

"Atau bisa juga sedikan di kelurahan atau dusun-dusun. Jadi pemudik ini juga harus disisihkan rapid test, jangan hanya tenaga medis saja atau pasien," ujarnya.

Saat disinggung mengenai antisipasi kebobolan kendaraan, Politisi Gerindra ini mengatakan, perlu dilakukan sub pos di tiap-tiap kilometer.

Upaya itu, lanjut dia untuk menghindari pengemudi nakal khususnya angkutan umum yang masih ngeyel menurunkan penumpang tidak pada terminal.

"Betul, itu juga perlu dilakukan. Kalau ada pasukan yang memadai, perlu rasanya ditaruh satu petugas tiap-tiap kilometer sebelum masuk ke DIY. Tapi harus benar-benar dilakukan," tegasnya.

• Tidak Semua Pemudik ke DIY Tercatat Sebagai ODP

Senada dengan Anton Prabu, Wakil Ketua DPRD II Huda Tri Yudiana juga mengimbau supaya Dishub harus meminta bantuan terhadap Polri dan TNI untuk memperkuat penjagaan.

Ia tidak menutup kemungkinan jika bakal ada kendaraan yang lolos dari penjagaan karena personil Dishub yang terbatas.

"Makanya koordinasi lintas instansi sangat penting dilakukan Dishub untuk optimalisasi," ujarnya.

Ada beberapa catatan dari Politisi PKS ini, kepada Dishub DIY, diantaranya, pihaknya meminta supaya penambahan penjagaan perlu dilakukan, perketat penjagaan transportasi massal.

Selain itu, ia meminta supaya Dishub DIY juga memperhatikan kelengkapan kesehatan yang dianjurkan.

Lebih lanjut, Huda menyampaikan supaya peluncuran aplikasi dari Diskominfo terkait aplikasi deteksi dini melalui android segera dilaksanakan.

"Supaya bisa dikoordinasikan dengan Dishub untuk langkah tracing termudah," imbuh dia.

Sementara saat disinggung perlunya pengadaan rapid test bagi para pemudik, ia sangat setuju.

Hanya saja, kondisi Pemda DIY saat ini masih kesulitan terkait ketersediaan rapid test tersebut.

Sebagai gantinya, Huda mendesak supaya ada satu Rumah Sakit rujukan yang bisa dimaksimalkan khusus bagi para pemudik.

Karena menurutnya, itu sangat penting lantaran banyak kasus Covid-19 di DIY leboh sering ditemukan kasus transmisi atau bawaan dari warga luar daerah.

"Penjagaan ini harus benar-benar ketat, bukan kami anti dengan pemudik. Tapi kebanyakan kasus ditemukan memang itu dari transmisi luar daerah. Makanya harus melalui test yang betul-betul valid dan teliti," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)