Sultan: Bukan Lockdown, Tapi Memudahkan Lakukan Kontrol

Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X buka suara terkait maraknya aksi lockdown yang dicanangkan beberapa pedukuhan dan kelurahan di DIY.

Sultan menjelaskan bahwa praktik yang ada di lapangan tersebut bukanlah lockdown melainkan upaya untuk memudahkan mengontrol keluar masuk ya warga.

"Kalau di desa itu terlalu banyak jalan yang bisa ditempuh untuk masuk. Misal tiga jalan, bagaimana akhirnya kalau yang dua ditutup sehingga ada satu jalan dengan harapan satu jalan memudahkan mengontrol siapa yang masuk. Kedua, begitu masuk didata dia siapa dan sebagainya dengan keluarga dimungkinkan mengontrol keluar, tinggal di rumah. Kalau merasa tidak sehat, periksa ke rumah sakit atau puskesmas," ujarnya di Kepatihan, Senin (30/3/2020).

Pengertian lockdown yang sebenarnya berbeda jauh dengan yang dilakukan warga di DIY.

Sultan menjelaskan lockdown merupakan bentuk isolasi total dan tidak boleh adanya aktivitas keluar masuk.

• Wabah Corona, Mudik ke Yogya, Disiplin Pembatasan Sosial dan Pesan Sultan

"Kalau itu yang terjadi, yang memerintah lockdown harus memberi makan pada setiap orang. Kalau dia (warga) memerlukan sesuatu harus difasilitasi, karena yang tidak boleh keluar rumah nggak bisa makan, harus ada yang nganter makanan. Itu (lockdown) tidak kita lakukan," tegasnya.

Menyikapi pendatang dari luar DIY yang masuk ke wilayah dalam rangka mudik yang lebih awal, Sultan mengungkapkan bahwa tidak ada niatan sedikitpun untuk menutup gerbang DIY bagi mereka yang mau pulang ke DIY.

"Saya tidak persoalkan pemudiknya, wong mau ketemu saudara kembali ke tempatnya kok nggak boleh, biarin saja. Yang penting dia bisa kita kontrol dan dia bisa mendisiplinkan diri tidak menular kalau dia positif," urainya.

Faktanya, lanjut Raja Keraton tersebut, kasus Covid-19 di DIY bukanlah local transmission melainkan mereka yang tiba di DIY sudah membawa pulang virus tersebut.

• Sri Sultan HB X Belum Ambil Kebijakan Local Lockdown untuk Yogyakarta

"Ada orang Yogya keluar, pulang bawa virus. Jadi sebelum 10 hari dari sekarang, kira-kira hampir 400 yang OPD. Tapi sampai 10 hari terakhir jadi 1.870 (OPD) mayoritas pendatang. Saya tidak mempermasalahkan pendatang atau tidak, tapi motivasi pendatang apa. Pendatang belum tentu mau mudik, mau ketemu keluarga, mungkin karena pedagang di Jakarta zona merah lebih baik pulang, di Jakarta kena PHK beban hidup di Jakarta mahal muleh wae, motif macem-macem," beber orang nomor satu di DIY tersebut.

Sultan mengatakan bahwa ada perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini melihat fenomena mudik tersebut.

"Maunya (pemerintah pusat) mutus orang mudik, tapi ternyata di Jawa Gubernurnya nggak ada yang kami nggak akan nerima sehingga kebijakan itu berubah. Pengertiannya tidak menggunakan kalimat tidak boleh. Ada kesepakatan pembatasan sosial, bukan karantina lagi, pengertiannya karantina dan isolasi sama dengan lockdown padahal kebijakan tidak seperti itu," ucapnya.

"Nggak ada rencana penutupan perbatasan DIY. Pandangan pusat ada pembatasan wilayah, yang dimaksud provinsi ada yang kota, tadi dikatakan disebutkan Yogya sama Jateng di kelurahan. Sepertinya kelurahan yang lebih efektif karena dikenal lurah dan dukuh siapa warganya. Bukan close, tapi menjaga jarak, hidup bersih, kalau sakit lapor dan memeriksakan diri ke rumah sakit atau puskesmas," ucapnya.

Terkait kebijakan lain, Sultan mengungkapkan bahwa Pemda DIY sudah melakukan realokasi anggaran karena kondisi DIY sudah menyatakan tanggap darurat.