Sri Sultan HB X Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat Terkait Kelanjutan Pembangunan Tanjung Adikarto
Orang nomor satu di DIY tersebut mengatakan bahwa saat ini sudah ada teknologi yang bisa diaplikasikan untuk Tanjung Adikarto.
Penulis: Kurniatul Hidayah | Editor: Muhammad Fatoni
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kelanjutan pembangunan Tanjung Adikarto Kulonprogo menunggu kepastian pembiayaan.
Selain itu juga ada beberapa penyesuaian perencanaan yang diperlukan sebelum melanjutkan pembangunan fisiknya.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, pada pekan lalu mengatakan bahwa DED Tanjung Adikarto sedang berada di Kementerian Keuangan.
Adapun terkait teknis, Sultan sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk mencoba mendesain ulang DED Tanjung Adikarto.
"Saya ingin desainnya (breakwater) tidak lurus tapi belok. Kalau lurus, saya setiap tahun harus ngeruk pasir. Dari pada seperti itu, ya belok," ujarnya di Kepatihan.
• Sri Sultan Hamengku Buwono X Imbau Selama Musim Hujan, Sekolah Tak Gelar Kegiatan di Sekitar Sungai
• Ratu Maxima Langsung Lepas Sarung Tangan Saat Bersalaman dengan Sri Sultan
Sultan mengatakan, ketika terjadi sedimentasi, otomatis biaya untuk operasional Tanjung Adikarto akan menjadi lebih mahal karena harus dikeruk berkala. Sultan menegaskan biaya pengerukan tersebut berkisar antara Rp 2-3 miliar setiap tahunnya.
"Tapi saya nggak mau keluarkan duit Rp2-3 miliar setiap tahun untuk ngeruk, kan jatuhnya lebih mahal," ungkapnya.
Orang nomor satu di DIY tersebut mengatakan bahwa saat ini sudah ada teknologi yang bisa diaplikasikan untuk Tanjung Adikarto.
"Teknologi sekarang nggak usah mahal-mahal juga bisa seperti karet dimasukin pasir laut terus ditumpuk supaya mencegah pasir laut masuk ke delam area untuk parkir kapal dan sebagainya, ada. Teknologi sekarang lebih memungkinkan," bebernya.
Tim Pelaksana Harian Unit Manajemen Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Prioritas (TP5) DIY, Rani Sjamsinarsi, menjelaskan bahwa saat ini Pemda DIY berusaha mengumpulkan semua aset Tanjung Adikarto.
"Asetnya masih nyebar. Ngarsa Dalem minta tarik semua ke DIY. Sekarang asetnya dikembalikan di DIY, itu ada breakwater aset pusat, ada aset perhubungan, Kemen PU, perikanan kelautan, Kulonprogo. Perintah Gubernur seluruh aset jadikan satu serahkan DIY. Toh kalau KPBU di DIY, neruskan uang sendiri di DIY. itu dilkukan dulu," urainya.
Terkait KPBU, Rani menjelaskan bahwa belum ada investor yang berminat mengingat belum ada pelabuhan di Indonesia yang melalui proses KPBU.
"Mungkin memang tidak pada minat apalagi situasinya belum tahu breakwater bisa beroperasi nggak. Itu pertimbangan swasta. Tapi saya harus optimis," ujarnya.
• 16 Hal Seputar Virus Corona yang Penting Diketahui, Metode Penularan hingga Langkah Pencegahan
• Hasil Kajian Pustral UGM, Pelabuhan Tanjung Adikarto Kulonprogo Alami Sedimentasi Parah
Misalkan tidak bisa melalui sistem KPBU, Rani menjelaskan bahwa Pemda DIY siap melanjutkan proyek tersebut meski dilakukan secara bertahap atau multiyears.
"Kecuali pusat mau neruskan lagi. Ngarsa Dalem kemarin paparan di pusat itu termasuk yang dimohonkan di lima tahunnya Jokowi. Kalau itu berhasil, dana dari pusat masuk lagi,"pungkasnya. (*)
