Yogyakarta

PSHK FH UII Desak DPR RI Kembalikan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke Presiden

PSHK FH UII mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera mengembalikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Omnibus Law kepada presiden

Penulis: Yosef Leon Pinsker | Editor: Ari Nugroho
istimewa
Ilustrasi: Ratusan buruh menggelar aksi damai menolak omnibus law, di halaman gedung DPRD DIY, Rabu (12/2/2020). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera mengembalikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Omnibus Law kepada presiden.

Pasalnya, lembaga tersebut menilai, terdapat beberapa materi yang mengandung permasalahan konstitusional dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang saat ini tengah menjadi polemik di masyarakat.

"Banyak materi dalam RUU itu yang bermasalah. Sehingga kami menyatakan perlunya DPR mengembalikan RUU Omnibus Law kepada presiden dan mengubah ketentuan yang kontroversial serta memuat beragam aspirasi yang telah dilontarkan oleh masyarakat," kata Direktur PSHK FH UII, Allan Fatchan Gani Wardhana, Rabu (11/3/2020).

Allan mengatakan, setidaknya terdapat permasalahan formil dan juga materil dalam muatan RUU Omnibus Law yang disebut bakal berdampak bagi 79 UU serta 1.203 pasal itu.

Tashoora Ikut Suarakan Menolak Omnibus Law di Gejayan Memanggil

Pada permasalahan formil, penyusunan RUU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law tidak selaras dengan UU No.12 Tahun 2011 jo UU No.15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3).

"RUU Cipta Kerja mengaburkan esensinya sebagai RUU baru (bukan perubahan). Karena judul RUU mengesankan bahwa RUU ini memuat materi muatan baru, namun dalam batang tubuh justru memuat perubahan atas berbagai UU yang berlaku," jelas dia Rabu (11/3/2020).

Sementara, pada permasalahan materil dia menyebut bahwa, RUU Omnibus Law berpotensi untuk mereduksi hak otonomi seluas-luasnya yang diberikan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945.

Dalam Pasal 166 RUU Cipta Kerja terdapat intervensi pemerintah pusat atas kebijakan daerah melalui ruang pembatalan Peraturan Daerah(Perda) lewat Peraturan Presiden (Perpres)..

Selain itu, pihaknya menilai juga terdapat pemangkasan sejumlah kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah jika RUU tersebut resmi ditetapkan.

Diantaranya, kewenangan memroses dan menerbitkan Amdal, ijin kelayakan lingkungan, dan izin lingkungan (Pasal 23), kewenangan membuat peraturan perundang-undangan daerah, pembinaan dan pengawasan dalam bidang mineral dan batubara (Pasal40), serta kewenangan penyelenggaraan ketenagalistrikkan (Pasal 43).

Diguyur Hujan, Massa Aksi Gejayan Memanggil Tolak Omnibus Law Tetap Duduki Simpang Tiga Gejayan

"Aturan ini juga ikut mereduksi hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja berdasarkan Pasal 28D UUD NRI 1945," kata Allan

Selain bakal menghapus pengaturan Upah Minimum Kota/Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral (Pasal 89 angka 25y), RUU Omnibus Law juga akan berkonsekuensi menimbulkan sistem pengupahan yang justru tidak berkepastian karena menyesuaikan dengan otoritas masing-masing industri akibat memuat materi tentang pengaturan industri padat karya yang dapat menggunakan sistem upah minimum sendiri (otonom) (Pasal 89 Angka 24).

"RUU ini justru mereduksi perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja lewat kenaikan pengaturan jam lembur dari 3 jam sehari dan 14 jam seminggu menjadi maksimal 4 jam sehari dan 18 jam satu minggu (Pasal 89 angka 21) serta tidak ada pembatasan pekerjaan alih daya/outsourcing dan kontrak(Pasal 89 angka 17)," cetusnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved