Pastikan Merata, DPRD Akan Tinjau Sosialisasi Antisipasi DBD di Gunungkidul

Laporan Reporter Tribun Jogja, Alexander Ermando

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - DPRD Gunungkidul berencana meninjau langsung proses sosialisasi antisipasi Demam Berdarah Dengue (DBD) oleh Dinas Kesehatan (Dinkes).

Wakil Ketua Komisi D Ari Siswanto mengatakan peninjauan dilakukan untuk mengecek sejauh mana efektivitas sosialisasi DBD di Gunungkidul.

"Memang dari Dinkes secara resmi melaporkan telah melakukan sosialisasi secara merata, namun tentu pengecekan di lapangan tetap perlu dilakukan," kata Ari dihubungi pada Rabu (11/03/2020).

Menurut Ari, peninjauan akan dilakukan dengan bertemu warga langsung secara acak.

• Kasus DBD di Gunungkidul Terus Naik, Total Sudah 2 Orang Meninggal Dunia

Metode ini dilakukan untuk memastikan apakah warga tersebut sudah mendapat materi sosialisasi yang diberikan.

Selain itu, pemahaman warga atas informasi pencegahan DBD juga akan dicari tahu.

Sehingga program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dari Dinkes bisa benar-benar terlaksana.

"Jika sosialisasi sudah dilakukan tapi belum diterapkan, berarti belum ada keseriusan dari warga dalam mencegah penyakit DBD semakin meluas," ujar Ari.

Ia pun berharap masyarakat mematuhi imbauan yang sudah diberikan oleh Dinkes.

Sebab pemberantasan nyamuk DBD tidak bisa hanya dilakukan dari satu pihak saja.

Sebelumnya Kepala Dinkes Gunungkidul, Dewi Irawaty menyatakan telah berkoordinasi dengan Puskesmas, kecamatan, hingga desa dalam sosialisasi antisipasi DBD.

• Super Gampang! Tutorial Make Up Khusus untuk Musim Hujan

Surat Edaran berisi imbauan pun sudah diberikan.

"Warga kami minta memeriksa secara rutin keberadaan jentik di rumahnya, termasuk melaksanakan gerakan 3M Plus," kata Dewi.

Sebagai informasi, hingga 10 Maret 2020 tercatat ada 345 kasus DBD di Gunungkidul.

Dinkes pun menerima laporan bahwa sudah ada 3 pasien meninggal dunia.

Dewi mengatakan wilayah endemik DBD berada di Kecamatan Wonosari, Ponjong, Karangmojo, dan Playen.

Tingginya angka DBD didorong oleh faktor kepadatan penduduk di wilayah tersebut. (TRIBUNJOGJA.COM)