Pengguna JSS Terus Bertambah

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota Yogyakarta terus berbenah untuk mewujudkan smart city.

Selain melakukan evaluasi terhadap penerapan Jogja Smart Service (JSS), Pemkota Yogyakarta juga perlu mempertimbangkan dampak JSS untuk masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Yogyakarta, Tri Hastono mengatakan ada tim diseminasi informasi yang bergerak setiap hari untuk memberikan infomasi kepada masyarakat terkait pelayanan JSS.

Rupanya tim diseminasi informasi membawa dampak baik pada jumlah pengguna JSS.

• Masyarakat Jogja Bisa Pantau Arus Air dan Kualitas Udara Lewat JSS

Setiap harinya, ada sekitar 100 hingga 125 pengguna baru JSS.

Hingga saat ini ada sekitar 41.066 pengguna JSS. Hal itu menunjukkan JSS memiliki dampak yang baik, terutama pada penyederhanaan layanan.

Sebab banyak layanan yang disediakan di JSS,mulai Adminduk hingga antrian puskesmas.

"Kalau kita lihat saat ini dampaknya masih on track, artinya sesuai dengan perkiraan kami. Tim diseminasi informasi bergerak setiap pukul 16.00 sampai 21.00, langsung datang kepada warga,"katanya di komplek Balaikota Yogyakarta, Rabu (04/03/2020).

"Daripada proses penciptaannya, lebih krusial adalah menciptakan dampaknya. Sebab akan digunakan oleh orang banyak,memberikan kemudahan kepada masyarakat. Dan tentunya mengkait denga stakeholder yang berhubungan dengan sistem tersebut," sambungnya.

• Diskominfo Sandi Kota Yogyakarta Perluas Layanan JSS

Meski banyak layanan yang dapat diakses melalui JSS, masyarakat tetap bisa mengakses layanan dengan datang ke dinas.

"Tidak boleh kita paksakan satu layanan saja. Bagi masyarakat yang tidak bisa datang,bisa memanfaatkan JSS. Yang pengen datang ke dinas ya tetep dilayani,"lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengungkapkan dalam mewujudkan smart city diperlukan data-data yang akurat.

Untuk memperoleh data yang akurat, kelurahan harus menjadi ujung tombak dalam mengolah data.

"Data di kelurahan menjadi unit kecil dari satuan wilayah dari jaringan birokrasi. Datanya harus lengkap sehingg ketika disedot oleh Pemkot tidak geser. Kesulitannya kita tidak punya tata cara menyusun data. Kelurhan menjdi basis ujung tombak trhdp semua pekerjaan seluruh kota ada di kelurahan yakni mengumpulkan data, mengolah data,"ungkapnya.

Sebagai smart city, maka yang harus diutamakan adalah efisiensi. Sehingga dokumen-dokumen yang ada harus diubah menjadi data untuk bekerja.(TRIBUNJOGJA.COM)