Pemprov Jateng Raih Predikat A Hasil Evaluasi SAKIP

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih predikat 'A' dalam hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (SAKIP) Award 2019.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah–Wilayah III di Hotel Tentrem pada Senin (24/2/2020).

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menargetkan di tahun 2020 Pemprov Jateng dapat memperoleh predikat 'AA'

• KemenPANRB Dorong Instansi Pemerintah Tingkatkan Kualitas Implementasi SAKIP

"Kita sih belum puas, tapi achievement kita. Kita  dorong alhamdulilah teman-teman bisa mempertahankan dengan predikat A, masih mendorong pengen ke AA. Mudah-mudahan 2020 bisa AA," katanya.

Untuk menuju predikat AA, Pemrov Jateng betul-betul mempersiapkan terkait perencanaan, efisien efektivitas alokasinya hingga tujuan.

"Tidak hanya dihitung dari output tapi sekarang kita sudah berpikir outcome. Sehingga kita kuatkan dari sisi perencanaan, kita persiapkan kawan-kawan untuk mengawal supaya yang kita harapkan, apa yang kita kerjakan ini bermanfaat untuk rakyat," ujarnya.

Ganjar mengatakan Pemrov Jateng nantinya akan banyak belajar dari Pemda DIY yang telah berhasil meraih predikat 'AA' pada hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (SAKIP) Award 2019.

• Super Gampang! Tutorial Make Up Khusus untuk Musim Hujan

"Kita akan belajar bagaimana bisa mencapai AA sehingga dari A ke AA tidak jauh lagi tapi butuh kesungguhan inilah yang akan kita lakukan kontrol, mudah-mudahan seluruh program dan penguatan anggaran kita betul-betul bisa bermanfaat untuk rakyat dengan indikator-indikator yang dilakukan KemenPANRB," ungkapnya.

Meski demikian, ia mengaku, perolehan predikat AA bukanlah menjadi satu-satunya tujuan Pemprov Jateng.

Ganjar menuturkan, tujuan utamanya yakni bagaimana seluruh fungsi program dapat berjalan dengan baik dan sampai kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas.

"Maka ukuran-ukuran ini yang bisa dipakai sebagai indikator, itulah yang akan kita kejar jadi bukan nilainya. Dari sertifikat atau piagam yang kita terima itu musti berkolerasi positif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan  manfaat dari program yang dibuat," jelasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)