Nasional

KemenPANRB Dorong Instansi Pemerintah Tingkatkan Kualitas Implementasi SAKIP

Kementerian PANRB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

KemenPANRB Dorong Instansi Pemerintah Tingkatkan Kualitas Implementasi SAKIP
TRIBUNJOGJA.COM / Noristera Pawestri
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo saat menyerahkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah–Wilayah III di Hotel Tentrem pada Senin (24/2/2020). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah–Wilayah III di Hotel Tentrem pada Senin (24/2/2020).

Kementerian PANRB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Hasil evaluasi SAKIP tahun 2019 menunjukkan perbaikan dengan peningkatan nilai rata-rata hasil evaluasi pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tjahjo Kumolo Sebut Larangan Pakai Cadar Hanya di KemenPANRB

Untuk Kabupaten/Kota, rata-rata nilai hasil evaluasi meningkat dari 56,53 di tahun 2018, menjadi 58,97 di tahun 2019.

Sedangkan untuk tingkat Provinsi, nilainya rata-ratanya meningkat dari 67,28 di tahun 2018 menjadi 69,63 di tahun 2019.

Pada kesempatan ini, MenPANRB Tjahjo Kumolo mengapresiasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang mendapatkan predikat BB, A, dan AA yang telah bersungguh-sungguh melakukan upaya perbaikan.

“Saya berharap, pemerintah daerah dengan predikat BB dan A dapat mulai berfokus pada implementasi Performance Based Organization, termasuk upaya menciptakan reward dan punishment yang berdasar pada aspek kinerja, sebagaimana telah diterapkan DIY," katanya

Bagi provinsi dan kabupaten/kota yang masih berpredikat B, diharapkan para Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Sekretaris Daerah untuk fokus pada upaya peningkatan ekfektivitas dan efisiensi anggaran melalui berbagai upaya, seperti penyempurnaan cascading kinerja hingga level individu.

Soal-soal Tes SKD CPNS 2018 Dinilai Terlalu Sulit, Begini Tanggapan KemenpanRB

Penyelesaian target kinerja tingkat Pemerintah Daerah melalui kolaborasi seluruh OPD atau cross-cutting program, monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja OPD untuk mendorong pencapaian kinerja, serta pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Bagi pemerintah daerah dengan predikat C dan CC, Tjahjo berharap komitmen Kepala Daerah untuk lebih serius lagi dalam memenuhi unsur-unsur formalitas atau pemenuhan dokumen dan ketentuan lainnya.

Serta meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dengan memastikan sasaran strategis yang jelas dan berorientasi hasil,
ukuran keberhasilan yang jelas dan terukur, program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi pencapaian sasaran pembangunan dan rincian kegiatan sesuai dengan maksud kegiatan.

Ia mengatakan, kmplementasi SAKIP ini untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan pemerintah daerah semata.

"KemenPANRB terus mendorong seluruh instansi pemerintah untuk tidak pernah berhenti berupaya meningkatkan kualitas implementasi SAKIP," ujarnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Noristera Pawestri
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved