Gunungkidul
Diinisiasi Sejak 2011, Gerakan Layak Anak di Gunungkidul Mandek
Pendamping Kabupaten Layak Anak (KLA) Gunungkidul Ari Indarti mengungkapkan sosialisasi baru berjalan di 79 dari 144 desa.
Penulis: Alexander Aprita | Editor: Ari Nugroho
Laporan Reporter Tribun Jogja Alexander Ermando
TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Meski sudah diinisiasi sejak 2011 silam, Gerakan Layak Anak di Gunungkidul terbilang mandek.
Kondisi ini turut menyebabkan kabupaten ini stagnan di predikat Madya sejak 2015.
Pendamping Kabupaten Layak Anak (KLA) Gunungkidul Ari Indarti mengungkapkan sosialisasi baru berjalan di 79 dari 144 desa.
"79 desa itu baru bersifat inisiasi, sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya," kata Ari di Aula DP3AKBPMD Gunungkidul, Selasa (18/02/2020).
• Komitmen Layak Anak Belum Maksimal, DP3AKBPMD Gunungkidul Lakukan Advokasi
Ari juga menyebutkan hingga saat ini ada 63 forum anak tersebar di seluruh kabupaten.
Namun keberadaan mereka hanya di tingkat desa, belum menembus Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Padahal keterlibatan forum anak di tiap OPD juga menjadi syarat tercapainya predikat yang lebih tinggi untuk menjadi KLA.
"Sebagian sudah (terlibat), namun dari OPD-nya belum tahu ingin melibatkan forum anak tersebut ke mana," jelas Ari.
Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AKBPMD Gunungkidul Rumi Hayati mengakui bahwa keterlibatan OPD dalam Gerakan Layak Anak belum optimal.
Hingga saat ini, penerapan Sekolah Ramah Anak sampai Taman Bermain Layak Anak masih dilakukan secara bertahap.
• Potensi Kecil, Gunungkidul Tetap Waspadai Penyalahgunaan Narkoba
"Perlu kerjasama dan komitmen semua pihak, baik pemerintah hingga dunia usaha, mengingat saat ini penerapannya belum 100 persen," ujar Rumi.
Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2 DIY Werdi Wyandani mengatakan terwujudnya KLA tidak hanya sebatas fisik saja, namun hingga sisi psikologis anak perlu diperhatikan.
Sebab jika keduanya berjalan dengan baik, maka anak akan tumbuh dengan karakter yang baik. Hal itulah yang ingin dicapai DIY saat ini untuk seluruh Kabupaten/Kota.
"Upaya ini sekaligus bisa menekan kenakalan remaja yang saat ini kembali marak," kata Werdi.(TRIBUNJOGJA.COM)
