Petani Kalasan Tak Kebagian Air dari Selokan Mataram untuk Irigasi

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWSO) gelar rapat koordinasi kondisi saluran induk mataram bagian hilir, Kamis (9/1/2020).

Rapat ini sebagai respons keluhan petani yang menyatakan mereka tak mendapat aliran irigasi dari selokan Mataram.

Januryanto, petani dan ketua Forum Petani Kalasan mengatakan kondisi ini sudah dirasakan sejak 2007 silam.

Para petani di Kalasan tak kebagian aliran irigasi yang bersumber dari Selokan Mataram. Bahkan menurutnya, hal serupa juga dialami petani Prambanan dan Berbah.

"Sudah bertahun-tahun kami ini sebenarnya sedih, susah karena tidak bisa bertanam.

Padahal luas lahan kita besar mencapai ribuan hektar," ujarnya.

• Hadapi Musim Hujan, Warga dan Relawan Malioboro Classical Jogja Bersih-bersih Selokan Mataram

Karena tidak ada suplai air dari Selokan Mataram, maka para petani selalu menggunakan sumur dan pompa air untuk sumber airnya.

Namun demikian, karena sistem itulah pengeluaran mereka menjadi membengkak.

"Petani tidak lagi untung tapi buntung. Padahal di Kalasan lahannya subur, teknologi juga oke, SDM tersedia, tapi air tidak ada," ujarnya.

Ia mengungkapkan air yang harusnya mengaliri lahan pertanian justru disabotase oleh kelompok-kelompok tertentu, terutama para pengusaha petani ikan.

Terkait hal tersebut, Kepala bidang operasi dan pemeliharaan (OP) BBWSO, Syahril, menjelaskan bahwa Selokan Mataram itu sepanjang 32 KM dibagi menjadi Selokan Mataram 1 dan 2.

Dan yang masalah yang diangkat kali ini adalah di Selokan Mataram 2 yang memiliki panjang 15,8 KM, tepatnya di pintu air Grojokan di Maguwoharjo, Depok, Sleman.

"Persoalannya, air itu tidak sampai ke hilir, karena ada pengambilan yang tidak sesuai perencanaan awal," ujarnya.

• Debit Air Menipis karena Proses Rehabilitasi di Selokan Mataram

Pintu air tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya, karena ada petani ikan mengambil air dari selokan mataram.

Pintu itu dibuka sesuai dengan keinginan mereka sendiri.

"Padahal pintu air yang di Grojokan itu berfungsi sebagai sarana, ketika air dari hulu berlebih air akan melewati pintu dan jatuh ke sungai, ke dua ketika ada penyumbatan sedimen di talang, itu bisa dibuka pintunya dan menggelontorkan sedimen," urainya.

Maka ketika ada pengambilan berlebihan, air tidak sampai ke hilir, Ke kalasan. Maka terjadilah petani yang kekurangan air.

Ia melanjutkan, untuk langkah selanjutnya pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Sleman dan akan mengembalikan pintu air ke fungsinya.

Namun demikian, pihaknya akan melihat masalah ini secara komprehensif, melihat masalah lebih luas.

"Kemungkinan bisa dari atas, dari Karangtalun, karena usia sudah tua, pasti ada kerusakan-kerusakan dan ada pengambalan air yang ilegal di titik lain, itu juga menyumbang kegagalan air sampai ke hilir. Tapi untuk meyakinkan petani kita tutup dulu di Grojokan," bebernya.

• Menikmati Senja sembari Memancing di Aliran Selokan Mataram

Pihaknya pun akan akan bersurat ke Polres untuk meminta pengamanan dan pengawasan ketika pintu air sudah dikembalikan fungsinya seperti semula.

Karena menurutnya, mengambul air irigasi tidak pada tempatnya merupakan tindakan ilegal.

Sementara itu Kepala DP3 Sleman Heru Saptono mengungkapkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan BBWSO dan pihak-pihak terkait untuk mengembalikan fungsi selokan Mataram, utamanya di pintu air Grojokan.

Tapi ini baru langkah awal saja, karena ke depan tindakan serupa akan dilakukan di beberapa titik lainnya yang diduga terjadi loss air di situ.

"Sebetulnya kebutuhan air untuk tanaman padi tidak perlu harus menggenang. Petani enggak marem kalau airnya nggak menggenang," ujarnya.

Justru kalau tidak menggenang dalam artian digunakan sesuai kebutuhan, maka penggunaan air jika lebih irit, bisa didistribusikan ke tempat lain, dan hasil panennya akan bagus bagus.

Jika masalah kekurangan air ini terus terjadi, pihaknya pun akan memberikan bantuan pompa air.

"Sudah ada 15 pompa air yang siap dibantukan. Nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan dan permohonan. Syaratnya, sumur yang membuat warga," tutupnya.(TRIBUNJOGJA.COM)