Immawan Wahyudi Kecewa Anggaran Penanggulangan Kemiskinan di Gunungkidul Dicoret pada APBD 2020
Target pemerintahan Badingah dan Immawan menargetkan pada tahun 2021 angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 16,50 persen.
Penulis: Wisang Seto Pangaribowo | Editor: Muhammad Fatoni
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo
TRIBUNJOGJA.COM,GUNUNGKIDUL - Wakil bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi, kecewa anggaran penanggulangan kemiskinan dicoret pada APBD 2020.
Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui Tribunjogja.com, Minggu (5/1/2019).
"Saya kecewa kenapa anggaran penanggulangan kemiskinan dicoret dari APBD 2020," katanya.
Ia mengungkapkan, target pemerintahan Badingah dan Immawan menargetkan pada tahun 2021 angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 16,50 persen.
Sedangkan pada tahun 2019 tahun lalu, angka kemiskinan di Gunungkidul sebesar 16,61 persen.
"Memang ada penurunan jika dibanding tahun lalu namun saya tidak puas," ucapnya.
"Jika dibandingkan dengan tahun 2018 ada penurunan sebanyak 0,5 persen, 2018 lalu di angka 17, 20 persen memang kalau dilihat angka segitu sangatlah kecil, tetapi kita juga lihat angka keparahan kemiskinan kita turun saya lupa berapa turun persisnya," katanya.
Immawan menambahkan, pada tahun ini dengan anggaran penanggulangan kemiskinan dicoret pihaknya akan memaksimalkan program pengentasan kemiskinan seperti padat karya, pemberdayaan masyarakat.
"Program seperti padat karya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan pada awal tahun, kalau program tersebut dilakukan pada akhir tahun maka akan percuma dampaknya tidak akan terasa," ungkapnya.
Selain itu lanjutnya, dirinya juga mengingatkan selain program-program penanggulangan kemiskinan ia juga mengingatkan untuk mengerjakan proyek-proyek Pemkab Gunungkidul pada awal tahun.
"Ini sesuai dengan instruksi wakil Gubernur DIY, dan Ibu bupati sudah selalu mengingatkan untuk mengerjakan proyek-proyek pada awal tahun, karena survey kemiskinan itu pada bulan-bulan maret hinggap april untuk kabupaten atau kota," ucapnya.
Dengan demikian lanjutnya proyek-proyek pemkab Gunungkidul dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, dan masyarakat yang kurang mampu dapat terserap tenaganya, sehingga mendapatkan penghasilan dan dapat mengurangi kemiskinan.
"Urutanya kan gampang sekali masyarakat kurang mampu dapat pekerjaan, lalu dengan proyek tersebut masyarakat dapat uang dan kemiskinan dapat terentaskan," inbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Herry Nugroho, mengungkapkan bahwa angggaran yang dicoret oleh DPRD Gunungkidul bukanlah anggaran penanggulangan kemiskinan.
