Jawa

Sekda Tekankan Netralitas ASN pada Pilwalkot Magelang 2020

Ia menuturkan para ASN diperbolehkan memilih, tetapi dilarang untuk mengarahkan ataupun memaksa pihak lain untuk dapat memilih calon-calon tertentu pa

Sekda Tekankan Netralitas ASN pada Pilwalkot Magelang 2020
TRIBUNJOGJA.COM / Rendika Ferri
Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 antara Pemerintah Kota Magelang dan KPU Kota Magelang di Hotel Atria Kota Magelang, Senin (2/12/2019). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Sekretaris Daerah Kota Magelang, Joko Budiyono, meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Magelang untuk tetap bersikap netral pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 mendatang.

Ia menuturkan para ASN diperbolehkan memilih, tetapi dilarang untuk mengarahkan ataupun memaksa pihak lain untuk dapat memilih calon-calon tertentu pada pemilihan kepala daerah di Kota Magelang nanti.

"Soal netralitas, saya sampaikan harus netral. Semuanya, harus netral. Seluruhnya tidak memihak. Kalau memilih boleh, tetapi tidak boleh mengarahkan dan tidak memaksa," kata Joko, Senin (2/12/2019) diwawancarai seusai rapat koordinasi Persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 di Hotel Atria Kota Magelang.

Korpri Beri Beasiswa Putra Putri PNS Kota Magelang

Selain netralitas ASN, Joko mengatakan potensi kerawanan yang dapat terjadi tahap pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara. Di luar itu, semuanya aman.

"Potensi kerawanan saya kira tidak ada. Paling-paling kerawanan pada saat pertama pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara. Kalau potensi daerah semua aman," ujar Joko.

Netralitas ASN ini dinilai penting. Pasalnya, ada sejumlah kandidat calon yang berasal dari kalangan birokrat yang berpotensi akan maju pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 mendatang.

Seperti Sekda Kota Magelang, Joko Budiyono sendiri. Kemudian, Wakil Walikota Magelang, Windarti Agustina.

Keduanya sudah mendaftar sebagai kandidat calon AA1 dari DPC PDIP Kota Magelang.

Mobilisasi birokrasi atau ASN masih menjadi salah satu kerawanan yang dapat terjadi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 mendatang.

Selain itu, kerawanan lain adalah politik uang atau money politics yang dilakukan oleh oknum untuk mendapatkan suara dari masyarakat.

KPU Kota Magelang Rekrut Pemantau, Pelaksana Jajak Pendapat dan Hitung Cepat Pilwalkot Magelang 2020

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Magelang, Endang Sri Rahayu, sebelumnya juga telah mengatakan, mobilisasi birokrasi atau ASN masih menjadi kerawanan yang berpotensi terjadi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 nanti. Keterlibatan ataupun ketidaknetralan ASN mesti dicegah.

"Kerawanan masih bisa terjadi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 nanti, tetapi kita akan melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran, seperti mobilisasi ASN atau birokrasi, keterlibatan ASN, politik uang atau money politics, ini mesti dicegah jangan sampai terjadi," ujar Endang.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Rendika Ferri K
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved