Yogyakarta

Ijazah Harus Cantumkan KTP, LLDikti Wil V Gencarkan Sosialisasi ke Perguruan Tinggi

Setiap mahasiswa aktif, baik di PTN, PTS maupun Perguruan Tinggi Kedinasan, sudah diminta untuk menyiapkan NIK.

Ijazah Harus Cantumkan KTP, LLDikti Wil V Gencarkan Sosialisasi ke Perguruan Tinggi
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM - Sesuai dengan diterbitkannya Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi, dimana dalam Permen tersebut diatur bahwasanya penerbitan ijazah wajib mencantumkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), LL Dikti Wilayah V Yogyakarta gencarkan sosialisasi ke Perguruan Tinggi yang ada di DIY.

Kepala Kelembagaan dan Sistem Informasi LL Dikti Wilayah V, Sukarsono Windu Komoro menerangkan, setiap mahasiswa aktif, baik di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS) maupun Perguruan Tinggi Kedinasan, sudah diminta untuk menyiapkan NIK.

Menurutnya, pendataan mahasiswa sedini mungkin, sebelum dia ikut Yudisium sangat diperlukan.

LP3M UMY Menggelar Pelatihan Reviewer Penelitian Perguruan Tinggi

"Mahasiswa aktif sudah mulai kita minta untuk menyiapkan KTP, karena orangnya pasti ada, sebelum dia lulus, jangan sampai dia ketika Yudisium kebingungan. Di data master pribadi dia, harus sejak awal dimasukan KTP sejak awal, supaya nanti tidak ribet," ungkapnya beberapa hari lalu.

Menurutnya, pencantuman NIK dalam ijazah ini dimaksudkan agar data yang ada benar-benar akurat dan tidak mudah dipalsukan.

"Melalui permen terkait penerbitan ijazah harus ada informasi terkait NIK, supaya dijamin data itu benar-benar aman," katanya.

Selain NIK, dalam Permen tersebut juga diterangkan mengenai kewajiban untuk mencantumkan penomoran ijazah secara nasional.

UNBOXING KULINER: Snack Hits Super Ekonomis di Jogja

Menurutnya, memang saat ini hal tersebut belum diterapkan, akan tetapi sebagai antisipasi pihaknya juga sudah meminta Perguruan Tinggi untuk mencoba hal tersebut

Adapun menurutnya beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi ketika pencantuman nomor ijazah secara nasional diantaranya setiap semester mahasiswa tidak boleh mengambil mata kuliah lebih dari 24 SKS.

Selain itu, bagi yang S1, lama masa studi juga tidak boleh lebih dari 7 semester (kecuali mengambil cuti).

"Saya sampaikan jangan sampai ditunggu 7 tahun, masa studi normal 4 tahun. Kalau 4 tahun belum lulus ya harus segera dikordinasikan, jangan sampai lebih dari 7 tahun, nanti tidak dapat pin. Kemudian yang non aktif juga dicari, kalau non aktif itu mahasiswa yang mangkir menggangu proses akreditasi. Nanti dia akan merugikan silang rata lama masa studi mahasiswa pada prodi itu," katanya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved