Nasional

Kurangi Tunggakan BPJS Kesehatan, Menkes RI Akan Subsidi Kelas III dan Ajukan Rp 9,7 T ke Menkeu RI

Menteri Kesehatan sedang mengajukan dana sebesar Rp 9,7 triliun untuk mengurangi defisit akibat tunggakan BPJS Kesehatan.

Kurangi Tunggakan BPJS Kesehatan, Menkes RI Akan Subsidi Kelas III dan Ajukan Rp 9,7 T ke Menkeu RI
TRIBUNJOGJA.COM / Rendika Ferri
Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, saat mendampingi Wapres, Ma'ruf Amin, memberikan keterangan kepada wartawan, usai acara peresmian RSU Syubbanul Wathon, di Tegalrejo, Magelang, Kamis (7/11/2019). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto mengatakan, pihaknya sedang membahas soal rencana kenaikan termasuk tunggakan BPJS Kesehatan.

Rencana tarif yang naik untuk kelas 1 dan 2, sementara kelas 3 akan disubsidi.

Soal tunggakan, pihaknya sedang mengajukan dana sebesar Rp 9,7 triliun untuk mengurangi defisit akibat tunggakan BPJS Kesehatan.

Tutorial Tampil Kece dengan Makeup Sachet yang Praktis dan Terjangkau

"Pemerintah berusaha membantu rakyat. Kan ini pemerintah menggelontorkan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan juga Pekerja Penerima Upah (PPU)-nya juga terbantu. Ini baru dibahas bagaimana membantu PBPU. Supaya kelas tiga seolah-olah tidak terjadi kenaikan iuran," kata Terawan, Kamis (7/11/2019) saat diwawancarai di RSU Syubbanul Wathon, Tegalrejo, Magelang.

Terawan mengatakan, soal itu baru mau diselesaikan dan belum berlaku, tetapi masih 1 Januari 2020.

Pihaknya tengah mengupayakan pertemuan dengan beberapa menteri untuk ambil keputusan, supaya kelas tiga nanti tidak naik, dengan cara disubsidi.

"Yang kelas 1, 2 yang naik. Yang kelas 3 akan tersubsidi. Tetapi kita baru hitung, supaya tidak salah anggarannya," katanya.

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Dinkes Sleman Ajukan Kenaikan Anggaran

Sementara soal tunggakan BPJS Kesehatan, Terawan mengatakan, pihaknya telah menandatangani permintaan sekitar Rp 9,7 Triliun.

Besaran itu untuk permintaan bantuan atau menggelontorkan untuk mengurangi defisit.

"Kemarin saya sudah menandatangani sekitar Rp 9,7 Triliun, permintaan untuk membantu menggelontorkan, sehingga mengurangi defisit. Saya sudah mengajukan ke Menteri Keuangan. Sudah saya tandatangani permintaan sebesar Rp 9,7 triliun, sehingga mengurangi tunggakan BPJS," katanya.

Saat ditanya sanksi jika Rumah Sakit tak melayani, Terawan mengatakan jika Rumah Sakit tak melayani dengan baik, mulai dari sanksi sosial saja sudah muncul dan hitungannya berat.

"Sanksi administrasi lebih ringan, tetapi sanksi sosial berat sekali," katanya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Rendika Ferri K
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved