Yogyakarta

Tok! Danais DIY Rp 1,3 T, DPRD DIY: Alokasi Harus Terarah

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto memberi tanggapan mengenai anggaran Dana Keistimewaan (Danais) DIY yang belum lama ini diketok oleh Presiden Joko

Tok! Danais DIY Rp 1,3 T, DPRD DIY: Alokasi Harus Terarah
Istimewa
Eko Suwanto dalam workshop tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto memberi tanggapan mengenai anggaran Dana Keistimewaan (Danais) DIY yang belum lama ini diketok oleh Presiden Joko Widodo.

Danais dalam anggaran yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN 2020 disebutkan berjumlah Rp 1,3 Triliun.

Untuk pengalokasian danais tersebut, kata Eko, harus terarah baik tujuan maupun manfaatnya.

Danais Rp 15 Miliar Disbud Bantul, Sudah Terserap 80 Persen

"Sesuai amanah UU 13 Tahun 2012 soal Keistimewaan DIY pasal 5 bahwa tujuan pengaturan keistimewaan yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, ketentraman rakyat dan mewujudkan tatanan sosial dan tatanan pemerintah yang bhineka tunggal ika," terang Eko saat ditemui TribunJogja.com di Gedung DPRD DIY, Senin (28/10/2019).

Dari tujuan tersebut, terang Eko, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang tampaknya masih harus diselesaikan pemerintah daerah DIY di 2020 mendatang.

Diantaranya masalah kesejahteraan masyarakat yang mana masalah kemiskinan belum tuntas di DIY yang masih ada sekira 11,7 persen, kemudian Gini Ratio yang masih di angka 0,44 hingga masalah pengangguran yang tercatat masih sekira 3,66 persen.

Agar Tersentuh Danais, Disbud Gunungkidul Dorong Kecamatan Berubah Jadi Kapanewon

"Bahwa danais yang hanya Rp 1,3 T ini tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karenanya arahnya harus jelas yaitu tujuannya mewujudkan kesejahteraan masyarakat seperti tertuang dalam Undang-undang keistimewaan," lanjutnya.

Eko berharap dengan diketoknya anggaran Danais 2020 mendatang ini mampu memberi dampak pada masyarakat di DIY terlebih terkait tujuan yang tertuang dalam UU 13 Tahun 2012 yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat, ketentraman rakyat dan mewujudkan tatanan sosial dan tatanan pemerintah yang Bhinneka Tunggal Ika.

"Yang mana indikatornya adalah angka penganggurannya mendekati nol kemudian kemiskinan berkurang, arahnya harus kesana," jelasnya.

Eko Suwanto Optimis Joko Widodo-Maruf Amin Selaraskan Pembangunan Pusat dan Daerah

Selain itu, untuk mewujudkan tatanan sosial dan tatanan pemerintah yang Bhinneka Tunggal Ika, pemerintah di DIY juga masih dihantui sejumlah masalah seperti intoleransi, radikalisme dan terorisme.

"Maraknya kasus intoleransi dan radikalisme di DIY seperti beberapa peristiwa yang lalu tentu cukup memprihatinkan, kedepan arah danais selain kesejahteraan dan ketentraman maka perlu diarahkan untuk mewujudkan tatanan sosial dan tatanan pemerintah yang menjamin Bhinneka Tunggal Ika, ini amanah Undang-undang yang menjadi komitmen kita," tandasnya.

Eko berharap, kedepan, DIY yang dikenal dengan Jogja Istimewa ini harus tampil dalam wajah yang menghormati Bhinneka Tunggal Ika.

"Kami yakin pemda dan masyarakatnya (Jogja) ini orang yang cinta terhadap sesama, perbedaan dan bisa saling menghormati menghargai," tukasnya.

"Ini komitmen kita bersama, pada prinsipnya Kita dukung Gubernur untuk Jogja yang tentrem, Bhineka Tunggal Ika dan Sejahtera dengan danais itu. Tentu DPRD akan menggunakannya sesuai dengan fungsi dan tugasnya dimana kami bersama masyarakat untuk mangawasi perencanaan dan pengalokasiannya sesuai Undang-undang keistimewaan," tutupnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Wahyu Setiawan Nugroho
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved