Yogyakarta

UMP dan UMK DIY Masih Terus Dibahas, Formula Penghitungan Tetap Mengacu PP 78/2015

Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) masih terus berproses.

UMP dan UMK DIY Masih Terus Dibahas, Formula Penghitungan Tetap Mengacu PP 78/2015
via makassar.tribunnews.com
Ilustrasi gaji 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA. COM, YOGYA - Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) masih terus berproses.

Pekan depan dijadwalkan pembahan UMK dan UMP ini akan dilaksanakan di Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten.

"Pembahasan UMP dan UMK pada bulan Oktober ini dan minggu depan sudah dibahas di Dewan Pengupahan Provinsi dan juga di Dewan Pengupahan Kabupaten Kota, " ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinakertrans) DIY, Andung Prihadi Santosa kepada Tribun Jogja, Minggu (13/10/2019).

Penerapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) di Sleman Baru Sebatas Kajian

Andung mengatakan, setelah pembahasan di dewan pengupahan, maka akan disusul dengan rapat pleno.

Hasilnya berupa rekomendasi kepada Gubernur DIY untuk penetapan UMP dan UMK ini.

"Setelah itu final rapat penetapan UMP/K oleh Gubernur bersama Bupati dan Wali Kota mendekati akhir Oktober. Kemudian, tanggal 1 November SK Gubernur tentang UMP dikeluarkan dan tanggal 2 November SK Gubernur tentang besaran UMK, " paparnya.

Adapun, Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 masih akan dijadikan formula untuk penetapan upah minium provinsi (UMP) DIY pada 2020 mendatang.

Hal ini sesuai amanat PP tersebut baru diperbarui setelah lima tahun atau di tahun mendatang.

”Setelah ditetapkan UMK maka UMP tidak berlaku lagi. Formula penghitungan memakai PP 78 thn 2015," ujarnya.

ABY : Pekerja Tak Punya Kehidupan Layak Jika Pemerintah Tentukan Upah dengan PP No.78 tahun 2015

Halaman
12
Penulis: ais
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved