Sleman

Satpol PP Sleman Bongkar Reklame Tak Berizin di Kawasan Jalan Kaliurang

hingga September 2019 sudah ada 62 kontruksi reklame dan belasan ribu reklame non kontruksi yang dibongkar oleh Satpol PP Sleman.

Satpol PP Sleman Bongkar Reklame Tak Berizin di Kawasan Jalan Kaliurang
istimewa
Papan reklame di Jalan Kaliurang yang ditertibkan Satpol-PP Sleman lantaran melanggar aturan, Kamis (03/10/2019) malam 

TRIBUNJOGJA.COM - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman masih terus menemukan pemilik reklame yang melanggar izin pemasangan.

Atas dasar itu, penertiban akan terus dilakukan hingga akhir tahun 2019.

Semetara dalam kurun waktu dua tahun terakhir hingga September 2019 sudah ada 62 kontruksi reklame dan belasan ribu reklame non kontruksi yang dibongkar oleh Satpol PP Sleman.

Adapun sebelum melakukan penindakan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman, akan memberikan peringatan administratif kepada pemilik papan reklame tersebut.

Grebek Pasar Isuzu Traga, Lebih Dekat ke Konsumen

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kabupaten Sleman, Dedi Widianto, mengatakan jika peringatan itu tidak diindahkan maka pihaknya akan melakukan penutupan reklame.

Kemudian pemilik papan reklame diberi kesempatan untuk membongkarnya sacara mandiri dalam kurun waktu tujuh hari.

"Jika tidak mendapat tanggapan positif maka akan kami lakukan langkah tegas berupa pembongkaran," tegasnya.

Penutupan materi reklame yang dianggap tak berizin dan melanggar aturan, seperti yang dilakukan di Jalan Kaliurang pekan ini.

Reklame yang ditertibkan dianggap melanggar izin sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

DPMPT Catat 44 Reklame Masih Berlaku Izin Penyelenggaraan

Selain itu reklame tersebut juga melangar Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Lebih lanjut Dedi mengimbau masyarakat yang ingin memasang papan reklame agar memperhatikan prosedur perizinan dan aturan yang berlaku.

Sebab menurutnya papan reklame yang tak berizin akan berpotensi mengganggu kegiatan masyarakat di ruang publik.

Didi juga mendorong masyarakat mau berperan aktif mencegah pemasangan papan reklame tak berizin di wilayah sekitarnya.

"Jadi kalau melihat pemasangan papan reklame, saya harap masyarakat berani bertanya ke pemiliknya, apakah reklame itu sudah ada izinnya atau belum," imbaunya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: nto
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved