Sosok Ketua BEM UGM Yogyakarta, Muhammad Atiatul Muqtadir, Calon Dokter Gigi yang Hafis Alquran

TRIBUNJOGJA.COM - Sosok Muhammad Atiatul Muqtadir atau dikenal dengan nama Fathur menjadi salah satu narasumber yang menarik perhatian dari warganet saat tampil dalam acara Indonesia Lawyer Club TV One ( ILC TV One) pada Selasa (24/9/2019) malam.

Bersama beberapa rekan mahasiswa lainnya seperti dari Universitas Trisakti, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung, Fathur secara lantang menyuarakan penolakan terhadap pengesahan RKUHP.

Mereka sebagai perwakilan mahasiswa, juga rakyat Indonesia yang tak setuju jika RKUHP disahkan, lantaran ada pasal-pasal di dalamnya yang dinilai tak sesuai dan rawan untuk ancaman kriminalisasi.

Dalam tayangan ILC TV One yang diunggah di YouTube, Selasa (24/9/2019), Karni Ilyas menanyakan alasan ribuan mahasiswa masih melakukan aksi protes, padahal RKUHP sudah jelas akan ditunda pengesahannya oleh Presiden RI Joko Widodo.

• Begini Tanggapan Gubernur DIY terhadap Demonstrasi Mahasiswa

• Begini Kronologi Dian Sastro Disebut Bodoh oleh Menkumham Yasonna Laoly Gara-gara Kritik RKUHP

"Tapi kan dari presiden sendiri anda sudah dengar, bahwa rancangan undang-undang KUHP ini adalah salah satu yang dia setuju untuk ditunda, sesuai aspirasi mahasiswa, trus kenapa masih di protes?" tanya Karni Ilyas.

Karni Ilyas melanjutkan menurut presepsinya, penundaan itu artinya bukan diselesaikan sekarang.

"Ini adalah pekerjaan DPR yang selanjutnya. Itu tegas sekali presiden sampaikan, sampai di akhir Jabatan nanti, bukan yang ini, yang ini tinggal beberapa hari lagi. Itu yang saya tangkap," kata Karni Ilyas lagi.

Mendengar pernyataan karni Ilyas, salah satu mahasiswa, Muhammad Atiatul Muqtadir, Ketua BEM UGM menjawab dengan nada tenang dan jelas.

Fatur, panggilan akrab Muhammad Atiatul Muqtadir, menjelaskan jika pernyataan 'tunda' yang disampaikan presiden bukan sebuah jawaban aksi demo. 

"Bung Karni, saya ingin sampaikan tentang RKUHP. Yang pertama kalau kita dengar presiden menunda, tunda itu kan sebenarnya bahasa politis Bung Karni. Kalau kita lihat sebenarnya kalau saat Paripurna adanya tolak atau terima, gak ada tunda," jawab fatur.

• Setelah Berorasi, Ribuan Mahasiswa di Sumatera Barat Duduki Kantor DPRD

"Jadi ketika itu disampikan tunda, apalagi kita baca beritanya, tiba-tiba ada statemen 'yah kan kita masih ada masa waktu paripurna sampai 31 September', loh padahal mahasiswa bukan pingin ditunda, mahasiswa ingin menolak. Bukan hanya menolak Bung Karni, tuntutan kami yang sampai saat ini tidak mau ditemui DPR yang terhormat itu bukan sekedar menunda, tapi setelah ditunda, nanti dibahas ulang dan melibatkan akademisi, masyarakat," jelas Fatur tegas.

Fatur juga menegaskan jika aksi mahasiswa bukan aksi manusia bodoh.

"Mahasiswa bukan manusia bodoh, dia adalah gerakan terpelajar. Kita turun sebagai gerakan intelektual," tegasnya meluruskan aksi yang saat ini masih memanas di berbagai daerah.

Fatur juga menyebut jika RUU KUHP yang terkesan disahkan buru-buru ini menandakan dua hal yang melebeli DPR.

"RUU yang dibahas secara tergesa-gesa, dikebut di akhir periode, ini adalah sebuah kejanggalan. Dan dalam membaca kejanggaln itu hanya ada dua alasan. Pertama ketidak tahuan atau bahasa halusnya kebodohan, atau ada kepentingan. ini apa sih kepentingan elit politik hari ini?" tutup Fathur.

• Tolak Usulan Rombak RKUHP, Yasonna : Ah No Way! Sampai Lebaran Kuda Enggak Akan jadi Ini Barang