Mandat Pimpinan Diserahkan ke Presiden, Saut : Supaya Lembaga KPK Tidak Jadi Dongeng

Mandat Pimpinan Diserahkan ke Presiden, Saut : Supaya Lembaga KPK Tidak Jadi Dongeng

Mandat Pimpinan Diserahkan ke Presiden, Saut : Supaya Lembaga KPK Tidak Jadi Dongeng
TRIBUNJOGJA.COM / Ahmad Syarifudin
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang saat ditemui di Hutan Pinus Sari, Mangunan, Bantul, Minggu (15/9/2019) 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode tahun 2015-2019, Saut Situmorang menyebutkan, penyerahan mandat pengelolaan lembaga anti-rasuah kepada Presiden dengan harapan supaya KPK tidak jadi dongeng.

"Kan ada kaitannya seperti apa yang saya sampaikan di panggung [pagelaran dongeng Jogja] supaya KPK tidak jadi dongeng," kata Saut Situmorang, saat ditemui di Hutan Pinus Sari, Mangunan, Bantul, Minggu (15/9/2019).

Saut mengatakan, setelah mandat diserahkan ke Presiden langkah selanjutnya dirinya menunggu sampai beberapa hari kedepan.

Ia berfikir nantinya akan ada posisi dimana semua pihak harus baik-baik duduk bersama.

BREAKING NEWS: Civitas UGM Nyatakan Lawan Pelemahan KPK

Pihaknya, kata Saut memiliki perhitungan-perhitungan yang dituangkan dalam komitmen, ucapan, pikiran dan tindakan. Kemudian dibungkus dengan sembilan nilai integritas.

"Kalau itu sudah ketemu. Ya nggak sulit membahasnya," kata Saut.

Ia kemudian menjelaskan kalau berbicara management sebaiknya premisnya berkaitan dengan management.

Jangan dicampur adukan antara management dengan KUHP ataupun lainnya. Keduanya, antara management dengan KUHP, menurut Saut, sesuatu yang berbeda.

"Jangan dimiks, supaya penegakan hukumnya jadi lebih Pruden. (hati-hati dan bijaksana)," ucap dia.

Pimpinan KPK Tunggu Respons Presiden untuk Selamatkan KPK

Adapun ketika ditanya alasan yang mendasari mengapa pimpinan KPK menyerahkan mandat pengelolaan lembaga anti-rasuah ke Presiden, menurut Saut, karena alasan efisiensi.

Langkah tersebut dianggap lebih efektif.

"Kalau saya katakan, pemberantasan korupsi tongkatnya harus dipegang oleh kepala negara dan kepala pemerintahan," jelasnya.

Dengan sementara diserahkan ke Presiden, menurut Saut akan lebih baik.

Sampai nantinya calon pimpinan KPK terbaru bisa berjalan menjalankan tugas. Ketika sudah berjalan maka tinggal menggelar prosesi serah terima jabatan.

"Jadi kita bereskan dulu sampai akhir tahun ini. Seperti apa kita membicarakan format KPK. Supaya bisa diterima oleh asas Internasional. Terlebih kalau kita mengacu pada piagam PBB anti korupsi. Karena kita harus mengacu kesana juga," terang dia. (Tribunjogja I Ahmad Syarifudin)

Penulis: Ahmad Syarifudin
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved