BREAKING NEWS: Civitas UGM Nyatakan Lawan Pelemahan KPK

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Jajaran civitas Universitas Gadjah Mada (UGM) mengeluarkan sikap terkait polemik revisi UU KPK.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan di Balairung Gedung Pusat UGM, Minggu (15/09/2019) pagi.

Ketua Dewan Guru Besar UGM Prof. Koentjoro secara tegas mengatakan bahwa RUU KPK jelas merupakan upaya pelemahan lembaga anti-rasuah tersebut.

"Upaya sistematis pelemahan KPK dan gerakan anti-korupsi yang agresif dan begitu brutal dalam beberapa pekan terakhir sungguh melecehkan moralitas bangsa kita," kata Koentjoro.

Menurutnya, tidak hanya masalah RUU KPK yang tidak mengikuti prosedur legislasi, tetapi juga proses pemilihan calon pimpinan (capim) KPK yang penuh kontroversi.

• Pimpinan KPK Tunggu Respons Presiden untuk Selamatkan KPK

Koentjoro menganggap langkah tersebut tidak hanya melemahkan KPK, tetapi juga simbol teror bagi para akademisi aktivis anti-korupsi.

Bahkan bisa berujung pada melemahkan sendi-sendi demokrasi.

"Jika dibiarkan, amanah reformasi dan konstitusi berada dalam kondisi amat berbahaya," tegas Koentjoro.

Pembacaan pernyataan sikap UGM tersebut dibacakan oleh Koentjoro berama sejumlah akademisi, dosen, dan mahasiswa UGM.

• Harapkan Internal KPK Bisa Awasi 5 Pimpinan Terpilih KPK

Beberapa di antaranya hadir Ketua PUKAT UGM Oce Madril dan Ekonom UGM Rimawan Pradiptyo.

Rimawan mengatakan pernyataan sikap UGM ini juga didukung oleh para akademisi dan dosen dari 33 perguruan tinggi dan swasta se-Indonesia.

"Total ada 2,338 dosen yang menyatakan menolak RUU KPK dan pelemahan KPK hingga Sabtu (14/09/2019) per 16.00 WIB," ujarnya.(Tribunjogja I Alexander Ermando)