Jusuf Kalla Ungkap Poin-poin Draf Revisi UU KPK yang Disetujui Pemerintah

Jusuf Kalla Ungkap Poin-poin Draf Revisi UU KPK yang Disetujui Pemerintah

Jusuf Kalla Ungkap Poin-poin Draf Revisi UU KPK yang Disetujui Pemerintah
KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIM
Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya 

TRIBUNJOGJA.COM - Meski menimbulkan polemik di masyarakat, rencana revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK tetap disetujui oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Menurut Kalla, dari sejumlah poin usulan yang ada di draf revisi UU KPK, tidak semuanya disetujui oleh pemerintah. 

"Jangan lupa, itu (baru) draf. Sekarang pemerintah (sedang) membikin intinya. Pemerintah hanya menyetujui beberapa hal. Tidak semua disetujui," ujar Kalla.

Kalla memberikan beberapa contoh pasal revisi yang tidak akan disetujui pemerintah.

JCW Desak Presiden Tolak RUU KPK

Antara lain, soal penuntutan yang harus berkoordinasi dengan Jaksa Agung.

"Seperti, katakanlah ada dalam (draf) itu, penuntutan harus koordinasi dengan Jaksa Agung. Enggak perlu itu," lanjut Kalla.

Selain itu, mengenai penghapusan wewenang KPK dalam menagih Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN).

Kalla menegaskan, pemerintah akan mempertahankan KPK sebagai lembaga yang berwenang dalam menagih LHKPN.

Di sisi lain, ada beberapa poin revisi yang akan disetujui pemerintah.

7 Poin Penting RUU KPK yang Ditolak Forum Dekan Fakultas Hukum 40 Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Halaman
12
Editor: has
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved