Jika Ibu Kota Resmi Pindah ke Kalimantan Timur, Jimly Asshiddiqie Usul MK Dipindah ke Yogyakarta
Jika Ibu Kota Resmi Pindah ke Kalimantan Timur, Jimly Asshiddiqie Usuk MK Dipindah ke Yogyakarta
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM - Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.
Pemindahan ibu kota ditargetkan pada 2024 mendatang.
Tentunya jika ibu kota negara resmi pindah ke Kalimantan Timur, akan diikuti pindahnya lembaga-lembaga negara.
Terkait rencana pemindahan ibu kota tersebut, mantan Hakim Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengaku menyetujuinya.
Namun dia mengusulkan untuk lembaga kehakiman tidak ikut bedol desa ke Kalimantan Timur.
"Jika nanti ini jadi pemindahan Ibu Kota, ya kita setuju-setuju saja lah. Tapi, saya rasa cabang kekuasaan kehakiman nggak usah ikut pindah," kata Jimly saat menghadiri acara peluncuran buku di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).
• Menpan RB : PNS Rekruitmen 2017-2019 Wajib Ikut Pindah ke Lokasi Ibu Kota Baru
Pernyataan Jimly itu disambut tepuk tangan yang riuh dari hadirin yang mayoritas merupakan pegawai MK.
Meski mengusulkan tak ikut berpindah ke Ibu Kota baru, Jimly juga menyarankan supaya lembaga kehakiman tidak tetap berada di Jakarta.
Jimly menyebut, DI Yogyakarta adalah tempat yang ideal bagi keberadaan lembaga kehakiman.
"Jangan juga di Jakarta, saya rasa di Yogja, supaya tersendiri. Jadi tidak usah ditumpuk di satu tempat, biarlah Ibu Kota politik dan hukum terpisah," katanya yang lagi-lagi mengudang tepuk tangan staf MK.
Menurut Jimly, akan lebih baik jika kekuasaan kehakiman jauh dari dinamika politik dan ekonomi.
Hal itu sebagaimana yang diterapkan di Amerika yang memisahkan wilayah pusat politik, bisnis, serta kebudayaan dan pendidikan.
• Tak Bisa Menolak! Diprediksi 600.000 PNS Dipindah ke Ibu Kota Baru di Kaltim
"Biarlah Ibu Kota politik dipindah, tapi Ibu Kota hukum dan keadilan di tempat yang lain," kata Jimly.
Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
