Yogyakarta
ABY Desak Kebijakan Upah Minimum Sektoral
ABY meminta pemerintah daerah (Pemda) DIY untuk mengejar kenaikan upah minimum sektoral.
Penulis: Agung Ismiyanto | Editor: Gaya Lufityanti
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM - Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) meminta pemerintah daerah (Pemda) DIY untuk mengejar kenaikan upah minimum sektoral.
Hal ini menjadi satu dari beberapa hal untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dan rasio gini.
Sekretaris Jendral (Sekjend) ABY DIY, Kirnadi menjelaskan, pihaknya meminta agar upah sektoral harus naik signifikan untuk mengejar ketertinggalan UMR dari daerah lain.
Hal ini karena pertumbuhan wisata dan perhotelan di DIY sangat signifikan.
• Palette X Wardah: Tutorial Make Up ke Kondangan yang Antiribet
"Kalau Upah Minimum Sektoral tinggi maka pertumbuhan ekonomi di DIY juga akan sangat bagus. Kalau berbicara mengenai Upah Minimum Provinsi saja, kemungkinan kenaikan tidak signifikan, " kata Kirnadi kepada Tribunjogja.com, Minggu (18/8/2019).
Kirnadi mengatakan, rencana kenaikan UMP jika pemerintah masih mengacu pada PP 78 yang mendasarkan kenaikan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak akan berdampak signifikan.
Hal ini karena pemerintah Yogya sangat mampu menekan inflasi.
"Jadi semakin rendah inflasi maka semakin rendah UMP," paparnya.
Kenaikan UMP, kata dia, jika hanya mendasarkan pada indikator tersebut, maka tidak akan terlalu berdampak signifikan.
Artinya, kenaikannya hanya berkisar antara 7 hingga 8 persen saja.
Namun, jika ada UMS maka, kenaikannya bisa 10 persen.
• UMP DIY Dimungkinkan Naik Signifikan
"Upah Minimum Sektoral sangat penting bagi Yogyakarta. Tanpa kebijakan itu indeks rasio gini dan kemiskinan jadi langganan. Gapnya makin tinggi karena adanya kesenjangan upah buruh yang rendah," jelasnya.
Dalam berbagai kesempatan, ABY mendesak agar Pemda DIY bisa menetapkan UMK hingga Rp 2,4 juta.
Artinya, angka tersebut laya bagi pekerja di Kota Yogyakarta dan kabupaten lainnya menyesuaikan.
"Kenaikan upah ini akan menumbuhkan konsumsi, pertumbuhan ekonomi, karena masyarakat bisa lebih leluasa belanja. Utamanya juga agar mengejar ketertinggalan dengan daerah lain seperti Semarang, Bandung, Surabaya yang UMRnya tinggi, " jelasnya.
