Nasional

Membendung Ponsel Ilegal Melalui Sistem Validasi IMEI

Pemerintah melalui sejumlah kementerian akan segera melakukan aturan validasi International Mobile Equipment Identitas (IMEI).

Membendung Ponsel Ilegal Melalui Sistem Validasi IMEI
via Tribunjakarta.com
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah melalui sejumlah kementerian akan segera melakukan aturan validasi International Mobile Equipment Identitas (IMEI).

Aturan tersebut akan disahkan pada 17 Agustus nanti bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) RI.

Bukan tanpa alasan, ditetapkannya aturan ini menurut Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin, Janu Suryanto agar dapat menekan peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.

“Sindikat penyelundupnya (ponsel BM) kuat,” katanya saat seperti diwartakan Kontan.co.id.

Menurut Janu, sistem kontrol IMEI sangat penting untuk melindungi industri dan konsumen di dalam negeri.

Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi, registrasi, dan pemblokiran perangkat telekomunikasi seluler yang tidak memenuhi ketentuan.

Begini Nasib HP yang Punya Nomor IMEI Tak Terdaftar di Kemenperin

Kebijakan validasi IMEI ini bisa melindungi industri ponsel dari persaingan tidak sehat sebagai dampak peredaran ilegal.

Selain itu, juga mampu mengurangi tingkat kejahatan pencurian dan melindungi bagi pengguna.

Peredaran ponsel ilegal sudah tentu sangat meresahkan. Menurut data dari APSI (Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia), sebanyak 20% dari total penjualan ponsel yang beredar di Indonesia adalah ilegal.

Ketua APSI Hasan Aula menyebutkan, 45 - 50 juta ponsel terjual setiap tahunnya di Indonesia.

Jika 20% di antaranya adalah ilegal, maka jumlahnya sekitar sembilan juta unit per tahun.

Halaman
123
Penulis: Yosef Leon Pinsker
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved