Pengukuran untuk Jalur Kereta Api Dihentikan Sementara

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah mengimbau agar masyarakat di wilayah Sleman tidak perlu cemas dengan munculnya patok-patok yang tertanda Ditjen Perkeretaapian.

Pasalnya tindakan untuk membuat perlintasan kereta masih dikatakan masih jauh.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman Kunto Riyadi saat dihubungi Tribunjogja.com pada Kamis (1/8/2019) mengatakan, patok yang ada di masyarakat digunakan untuk membuat perencanaan awal untuk keperluan studi.

"Untuk jalur kereta masih belum fix. Masih studi-studi, pasnya lewat mana dan jalurnya belum dibahas fix," jelasnya.

• Hati-hati, 5 Kebiasaan Ini Bisa Merusak Kulit Wajah

Ia mengatakan, jenis pekerjaan pembagunan rel, reaktivasi rel ataupun bentuk pembangunan lainya, hal itu belum ditentukan.

Sedangkan patok tersebut kemungkinan digunakan untuk feasibility study (studi kelayakan).

"Pilihan jalur yang mana belum ditentukan. Namanya baru perencanaan. Masyarakat tidak perlu cemas," imbuhnya.

Terpisah Kepala Dinas Perhubungan DIY Sigit Sapto Raharjo setelah melakukan pemeriksaan secara internal, akhirnya mendapatkan jawaban atas patok-patok yang tertancap di Sleman.

Ia menjelaskan yang menancapkan patok itu berasal dari konsultan Ditjen Perkeretaapian.

Adapun dalam pasal 6 Pergub DIY Nomor 8 tahun 2017 tentang rencana induk perkeretaapian tahun 2017-2036 menjelaskan ada tiga pengembangan jaringan kereta api penumpang. Salah satunya adalah Borobudur-Yogyakarta.

• Patok Jalur Kereta Terpasang di Sawah, DP3 Sleman Sebut Tidak Ada Pemberitahuan

"Patok itu untuk DED track Borobudur sebagai patok Benchmark (BM) dan control point," jelasnya.

Adapun DED (Detail Engineering Design) adalah produk dari konsultan perencana yang digunakan dalam membuat sebuah perencanaan detail dari bangunan sipil.

Namun ia menekankan bahwa untuk saat ini kegiatan pengukuran dihentikan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP).

Setelah ini BTP akan koordinasi dengan Dishub DIY dan wilayah setempat untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Langkah ke depan pun akan melibatkan sosialisasi dengan masyarakat dan pemerintah setempat, mulai dari RT, dusun sampai ke Dishub DIY. Ini dilakukan agar tidak membuat resah masyarakat," tutupnya. (*)