Anggaran Belanja APBD P 2019 di DIY Naik Rp 8,45 Miliar

TRIBUNJOGJA.COM - Anggaran belanja daerah dalam APBD Perubahan tahun 2019 naik sebesar Rp 8,45 miliar dari Rp 5,97 triliun menjadi Rp 5,98 triliun.

Hal ini utamanya adalah terlihat dalam kenaikan bantuan belanja bantuan kegiatan kelembagaan dari nol rupiah menjadi Rp 5,72 miliar.

"Secara keseluruhan belanja daerah yang semula Rp 5,97 triliun naik menjadi Rp 5,98 triliun atau naik sekitar Rp 8,45 miliar atau 0,14 persen," papar Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam saat membacakan penjelasan Gubernur pada rapat paripurna terkait rancangan peraturan daerah terkait perubahan APBD 2019 di DPRD DIY, Kamis (1/8/2019).

• Hati-hati, 5 Kebiasaan Ini Bisa Merusak Kulit Wajah

Dia menyebutkan, komponen belanja yang mengalami kenaikan adalah belanja langsung sebesar Rp 2,7 triliun menjadi Rp 2,80 triliun atau naik 0, 86 persen.

Adapun bantuan belanja bantuan kegiatan kelembagaan dari nol rupiah menjadi Rp 5,72 miliar.

Sementara itu, Wagub juga menjelaskan, perubahan belanja langsung ini adalah terkait dengan belanja pegawai sebelum perubahan Rp 292,93 miliar turun menjadi Rp 286,49 miliar.

Sementara belanja barang dan jasa Rp 1,34 triliun menjadi 1,41 triliun.

Untuk belanja modal mengalami penurunan dari Rp 1,147 triliun menjadi 1,103 triliun.

• Pembangunan Infrastruktur Terkendala Keterbatasan APBN dan APBD

Dari informasi yang dihimpun Tribunjogja.com, untuk belanja tidak langsung yang semula direncanakan Rp 3,19 triliun sebelum perubahan menjadi Rp 3,17 triliun.

Hal ini mengalami penurunan Rp 15,39 miliar atau turun 0,48 persen.

Belanja pegawai juga turun dari Rp 1,42 triliun menjadi Rp 1,36 triliun.

"Untuk belanja subsidi tidak alami perubahan atau Rp 81 miliar. Sementara, belanja hibah Rp 671 miliar naik menjadi Rp 688,80 miliar," jelasnya.

• Rencana Pembangunan Embarkasi Haji, Pemprov DIY Akan Kaji Pembiayaan APBD 

Untuk belanja bantuan sosial masih stabil di angka Rp 1,40 miliar.

Sementara, belanja bagi hasil bagi provinsi/kabupaten/kota/Pemdes naik dari Rp 704,9 miliar menjadi Rp 736,72 miliar.

Untuk bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemdes juga naik dari Rp 288,29 miliar menjadi Rp 288,89 miliar.

"Untuk dana tak terduga turun dari Rp 22,63 miliar menjadi Rp 10 Miliar atau turun Rp 12,63 miliar," ujarnya. (*)