Pembangunan Infrastruktur Terkendala Keterbatasan APBN dan APBD

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Dr. Ir Eko D. Heri Purwanto mengatakan, tantangan terbesar bagi pengerjaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan saat ini ialah keterbatasan APBN maupun APBD.

“APBN diprediksi hanya mampu memenuhi 30 persen dari total kebutuhan anggaran penyediaan infrastruktur yang mencapai Rp1.435 triliun. Karena itulah kita butuh kerja sama dengan badan usaha,” katanya dalam rakor Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2019 ini diadakan oleh Kementerian PUPR, Rabu (10/4/2019).

Menurutnya, terdapat beberapa tujuan diadakannya rakor kali ini. Salah satunya ialah untuk pengenalan peralihan organisasi terkait tugas dan fungsi.

Baca: Gerakkan Ekonomi Rakyat, Pemda DIY Percepat Pembangunan Infrastruktur

Selain itu, rakor ini juga untuk mendorong berjalannya sinergi proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha, khususnya untuk sektor air minum, persampahan, jalan, jembatan, dan perumahan.

Pemprov DIY sendiri saat ini tengah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah. Di wilayah selatan, Pemda DIY juga melakukan percepatan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), sekaligus melakukan penataan di sejumlah titik.

Wilayah barat, pembangunan Bedah Menoreh yang menghubungkan Kulonprogo dengan kawasan strategis pariwisata nasional Borobudur juga tengah dilakukan. Pembangunan jalan baru ke Borobudur dan Bedah Menoreh diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Selanjutnya untuk mengimbangi pembangunan pelebaran jalan Ngeplang-Nanggulan-Kalibawang- Borobudur yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemda DIY membangun kawasan Agroteknopark di Wijimulyo, Nanggulan, Kulonprogo,” jelas Sekda DIY, Gatot Saptadi.

Baca: Victor Kerjakan PR di Tepi Jalan, Orangtuanya Tak Mampu Bayar Tagihan Listrik

Sekda memaparkan, sebagai daerah tujuan wisata yang tidak terlalu banyak memiliki sumber daya alam. Untuk itu, tidak heran jika DIY menempatkan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor utamanya.

Karena itulah, pembangunan infrastruktur di DIY masih saja memprioritaskan untuk proyek-proyek pendukung sektor pariwisata.

Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan suatu persyaratan penting dalam pembangunan sosial ekonomi.

“Infrastruktur diperlukan sebagai sarana penghubung, input, maupun output dari berbagai macam kegiatan sosial dan ekonomi. Di wilayah DIY, kami tengah memprioritaskan untuk pendukung pariwisata, menyongsong Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulonprogo,” urainya. (tribunjogja)