Warga di Sekitar TPST Piyungan Tuntut Kompensasi Tunai, Ancam Kembali Blokir Akses Masuk
Rumah tempat tinggal Parlan saat ini berjarak sekitar 200 meter dari lokasi pembuangan sampah.
Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Muhammad Fatoni
lihat foto
Penutupan hanya dalam hitungan jam.
Setelah dilakukan mediasi dan ada kesepakatan akan diundang ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY, warga kemudian membuka kembali akses masuk tempat pembuangan.
Parlan mengatakan, bersama warga terdampak pihaknya tetap akan memperjuangkan supaya tuntutan kompensasi tunai bisa terpenuhi.
"Selama ini (kompensasi diberikan) sistem bangunan, lewat desa. Sistem bangunan itu seperti bangun talut pengecoran, mengajukan proposal. Dan apabila tidak mengajukan, ya tidak dapat," terangnya.
"Kami minta kompensasi tunai," imbuh dia.
Kompensasi tunai yang dimaksud oleh Parlan adalah pemberian uang tunai kepada kepala keluarga bagi warga terdampak.
Meliputi RT 03-04 Padukuhan Ngablak, Desa Sitimulyo Piyungan dan RT 06, Desa Bawuran Pleret.
"Jumlahnya sekitar 160-170 kepala keluarga," ujar dia.
Kompensasi tunai itu sebagai ganti rugi imbas dari pencemaran yang diakibatkan dari sampah.
Besarannya menurut Parlan bisa dinegosiasikan bersama pihak terkait.
Ia mengkalkulasi, besaran kompensasi pembangunan yang dikucurkan oleh pemerintah kepada warga, senilai Rp250 juta.
Apabila itu dibagikan kepada warga tanpa melalui proposal. Maka besaran kompensasi tunai yang diterima oleh warga kira-kira sekitar Rp400 ribu - Rp 500 ribu perbulan.
"Bisa untuk bayar air PAM, bayar Listrik," tuturnya.
Ia menuntut supaya ada kejelasan perihal kompensasi tunai.
Apabila tidak ada kepastian, pihaknya mangancam akan kembali menutup akses masuk ke tempat pembuangan sampah.
