Pemilu

Soal Pengurangan Durasi Kampanye Pilkada, Ini Tanggapan KPU Bantul

Durasi kampanye pilkada beberapa waktu lalu diwacanakan akan dikurangi dari 81 hari menjadi 71 hari.

Soal Pengurangan Durasi Kampanye Pilkada, Ini Tanggapan KPU Bantul
TRIBUNJOGJA.COM / Amalia Nurul F
Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Durasi kampanye pilkada beberapa waktu lalu diwacanakan akan dikurangi dari 81 hari menjadi 71 hari.

Menanggapi hal tersebut Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho mengaku, sepemahamannya sejauh ini PKPU tahapan pilkada belum diundangkan.

"Sepemahaman saya, rentang kampanyenya tetap 81 hari. Memang ketika dikonsultasikan dengan DPR RI ada wacana untuk mempersingkat. Tapi sejauh yang saya ketahui dengan berbagai macam pertimbangan, salah satunya terkait kalau itu dipersingkat ada tahapan lain yang terganggu," kata Didik pada Tribunjogja.com, Kamis (18/7/2019).

Hati-hati, 5 Kebiasaan Ini Bisa Merusak Kulit Wajah

Lanjutnya, proses uji publik dan konsultasi dengan DPR RI memang telah dilakukan.

"Dari hasil konsultasi dikembalikan ke 81 hari. Proses uji publik sudah dilakukan dan konsultasi dengan DPR sudah dilakukan. Salah satu bahasannya memang masa kampanye itu," ujarnya.

Jika nanti peraturan tahapan pilkada telah diundangkan, disinggung soal anggaran, Didik menyebut tak ada masalah.

"Kalau konteks kampanye, yang menjadi beban anggaran KPU terkait fasilitas alat peraga kampanye (APK). Karena APK sebagian difasilitasi KPU," jelasnya.

Sebagian pengadaan APK ini juga menjadi kewenangan pasangan calon untuk membuat sendiri.

KPU Bantul Gelar Pleno Penetapan Alokasi Kursi dan Calon Terpilih

"Dari konteks anggaran tidak ada permasalahan. Berapa lama rentang waktu tidak pengaruh ke anggaran. Berpengaruhnya ke calonnya itu," ujarnya.

Soal jumlah pasangan calon, kata Didik konfigurasi di Bantul maksimal 4-5 calon.

"Konfigurasi di Bantul ada 45 kursi tentunya kalau ada koalisi atau macam-macam maksimal 4-5 calon. Tapi empat saja saya kira kalau memaksimalkan konfigurasi kursi," katanya.

"Ini belum berhitung calon perseorangan. Kalau calon perseorangan kan bukan dihitung dari jumlah kursi dewan tapi dihitung dari jumlah dukungan pemilih," tuturnya.(*)

Penulis: amg
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved