Bantul

Sistem Satu Data Indonesia Antisipasi Duplikasi Data

Pemerintah Kabupaten Bantul akan langsung memulai mengumpulkan data-data sektoral dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penulis: Amalia Nurul F | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Amalia Nurul
Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Berkaitan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan Juni lalu, Pemerintah Kabupaten Bantul akan langsung memulai mengumpulkan data-data sektoral dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dengan data yang terpusat dan valid, perencanaan pembangunan akan lebih akurat.

Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, sering terjadi dua sumber data acuan yang berbeda yang mengurangi keefektifan program atau kebijakan pemerintah.

"Di Bantul sendiri berkali-kali menemukan perbedaan data dari beberapa OPD. Sebagai contoh, Dinas Sosial punya data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Dinas Pekerjaan Umum juga punya data RTLH. Dinas PU menyelenggarakan pembangunan RTLH didanai dari kementerian, Dinas Sosial menyelenggarakan pembangunan RTLH didanai oleh APBD," paparnya saat Tribunjogja.com seusai Fokus Grup Diskusi (FGD) Satu Data, Selasa (30/7/2019) siang.

Hati-hati, 5 Kebiasaan Ini Bisa Merusak Kulit Wajah

Lanjutnya, hal tersebut berakibat pada anggaran yang tidak dapat terserap.

"Akhirnya anggaran di Dinas Sosial tidak dapat diserap. Terjadi ketidakterserapan data karena kita lalai akan data," sambungnya.

Kata Halim, berdasar pengalaman, perencanaan yang tidak berbasis bukti dapat melahirkan duplikasi.

"Sebagai contoh lainnya, satu UKM dibina oleh berbagai dinas atu instansi. Sehingga terjadi pemborosan sumber daya. Ini salah satu kelemahan planning yang tidak berbasis evidence," jelasnya.

Data tunggal menurutnya lebih memudahkan akurasi untuk merencanakan kebijakan pemerintah.

"Sehingga harus ada data yang bersifat tunggal tidak multi versi. Juga harus ada sinkronisasi data antar OPD, antar level pemerintahan," paparnya.

Mencicipi Es Dawet Legendaris Mbah Sumarno di Pasar Bantul

Halim pun meminta agar OPD di Bantul proaktif mengumpulkan data untuk diolah dalam sistem Satu Data.

"Perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan menjawab permasalahan daerah sangat memerlukan data yang berkualitas dan akurat, ter-update dan bersumber dari lembaga yang kredibel yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya berharap OPD di Bantul dapat lebih proaktif dalam menyampaikan data yang nanti akan diolah menjadi Satu Data," ujarnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bantul Fenty Yusdayati menambahkan, Diskominfo sebagai walidata bertugas untuk mengumpulkan data-data sektoral dari seluruh OPD untuk diolah.

"Ada banyak data sektoral, menyatukan data kan tidak mudah. Kita pentingkan dulu data di sektor ekonomi dulu, entah itu di UKM nya, jumlah industrinya berapa, kerajinannya berapa, produktivitasnya berapa," katanya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved