Bantul

Sistem Satu Data Indonesia Antisipasi Duplikasi Data

Pemerintah Kabupaten Bantul akan langsung memulai mengumpulkan data-data sektoral dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penulis: Amalia Nurul F | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Amalia Nurul
Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih 

Secara bertahap data akan dipilah-pilah.

"Itu nanti kita pilah dulu, setelah disampaikan di Diskominfo kita olah datanya, Diskominfo sebagai walidata, keamanan data oleh Diskominfo," jelasnya.

"Secara bertahap akan kami kumpulkan data yang benar dan tepat. Langsung harus jalan, nyicil mulai dari data yang ada dulu. Anggaran kami yang 2020 pun kita anggarkan khusus metadata," jelasnya.

Metadata, kata Fenty adalah kumpulan dari data-data yang terkumpul.

"Kami data sektoral, seperti data jumlah penduduk, data irigasi, kematian bayi, itu yang tahu OPD. Yang mendata OPD, lalu nanti disesuaikan Bappeda butuhnya seperti apa," terangnya.

Ia juga mengatakan kriteria data juga harus disamakan.

Nantinya akan ada diskusi dan bimbingan lebih lanjut.

"Nanti disatukan format kriterianya, misal data pengangguran dari BPS dan Disnakertrans kriterianya berbeda. Nanti akan ada komunikasi soal itu karena kesamaan kriteria itu penting," pungkasnya. (*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved