Jelang Putusan Sengketa Pilpres 27 Juni, 13 Ribu Personel TNI-Polri Amankan Sekitar Gedung MK
Total terdapat 47.000 personel gabungan. Rinciannya, terdapat 17.000 personel TNI dan 28.000 personel Polri. Fokus keamanan di Gedung MK
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM - Polri akan kembali melakukan penyekatan massa dari wilayah sekitar Jakarta agar tidak ada mobilisasi jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa penyekatan dilakukan dengan langkah persuasif, misalnya himbauan..
"Dari Polda Jabar dan Polda Banten, tentunya selalu melakukan himbauan-himbauan juga bersama tokoh masyarakat dan aparat keamanan setempat juga melakukan penyekatan-penyekatan," kata Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2019).
"Penyekatan sifatnya juga dalam rangka persuasif dan edukasi ke masyarakat," imbuh dia.
• Eggi Sudjana Dibebaskan, Sampaikan Terima Kasih ke Kapolri, Kapolda, hingga Prabowo
Selain itu, Polri juga menambah jumlah personel yang akan disiagakan di Ibu Kota jelang sidang putusan tersebut.
Total terdapat 47.000 personel gabungan yang diturunkan. Rinciannya, terdapat 17.000 personel TNI dan 28.000 personel Polri.
Kemudian, ada pula anggota pemerintah daerah sebanyak 2.000 orang.
Fokus Gedung MK dan Objek Vital
Dedi mengatakan, fokus pengamanan adalah Gedung MK dengan jumlah personel sekitar 13.000 orang.
Lalu, ada pula personel yang berjaga di objek vital nasional lainnya, seperti Istana Kepresidenan, kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan beberapa kedutaan.
Sebelumnya, hanya terdapat 17.000 personel Polri dan 16.000 personel TNI yang dikerahkan untuk mengamankan sidang.
Penambahan personel dilakukan agar aparat keamanan dapat selalu siaga dalam mencegah potensi gangguan yang ada.
"Tentunya dari prediksi-prediksi intelijen, dan analisa-analisa intelijen dalam rangka untuk mengantisipasi segala macam potensi gangguan kamtibmas. Artinya bahwa polisi berpikir tidak boleh underestimate," ujarnya.
Berdasarkan rapat Majelis Hakim, sidang pleno pengucapan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 akan diselenggarakan pada Kamis (27/6/2019). (Devina Halim)
court, building, monument, background, illustration, sketch, isometric city, wall, constitutional court, merdeka, constitutional, konstitusi, supreme, office, home, mahkamah, indonesia, judicial, government, medan, review, street, justice, landmark, jakarta, residential, city, structure, construction, exterior, icon, house, banking, 3d, isometric government building, modern, white, design, drawing, isometric government, concept, vector, plan, government building, mk, architecture, law, isometric, estate, government icon, mahkamah konstitusi, ministry, 2019, pemilu, indonesia, people, pilpres, vote, president, hand, finger, ink, jokowi, presidential, pilkada, white, isolated, concept, human, pemilihan umum, background, kpu, symbol, sign, prabowo, presidential election, ring finger, general election, independence day, pemilu 2019, sandiago uno, finger pointing, icon, blue ink, vote icon, vector, text, message, success, business, arm, word, paper, person, thumb, gesture, voting, democracy, election, choice, idea, symbol, indonesia, concept, vote, icon, president, isolated, voting, pemilu, hand, vector, white, presidential, illustration, background, paper, voter, choice, democracy, finger, design, election, 2019, politics, business, indonesian, ballot, people, box, government, polling, national, ink, political, democratic, office, flag, human, party, country, pemilihan umum, elect, pilkada, parliament, sign, jokowi, campaign, document, success, pemilu 2019, kpu, prabowo, sandiago uno, pilpres, presidential election, jakarta
.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cegah Mobilisasi Massa Jelang Putusan MK, Ini yang Akan Dilakukan Polisi"
